Bantu Pemkot Bogor, BPKP Alihfungsikan Pusdiklatwas Jadi Tempat Isolasi Covid-19

Kerjasama tersebut tertuang dalam penandatangan nota kerjasama yang isinya mengalihfungsikan sementara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP sebagai Pusat Isolasi Pasien Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan wujud sinergi dan komitmen antara Pemerintah Pusat melalui BPKP dan Pemerintah Daerah lewat Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Bima Arya menilai, Pusdiklatwas milik BPKP ini sangat layak dan ideal sebagai tempat isolasi pasien Covid-19, karena sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

"Nantinya Asrama Pusdiklatwas BPKP akan diprioritaskan untuk pasien yang tanpa gejala dan tempat ini sudah dapat difungsikan dalam waktu dekat" ujar Bima dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/3).

Bima menjelaskan, tingkat keterisian rumah sakit di Bogor saat ini terus menurun. Akan tetapi, pemkot Bogor katanya mengantisipasi apabila kembali terjadi lonjakan pasien Covid-19.

"Terima Kasih BPKP dan jajarannya dengan sangat sigap telah memfasilitasi semua, kita harus siap-siap, kita tidak pernah tau ada lonjakan atau tidak sehingga harus ada rumah sakit ataupun fasilitas isolasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, Asrama Pusdiklatwas BPKP beserta dengan fasilitas pendukungnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan tempat isolasi mandiri secara aman dan nyaman.

"Ini komitmen BPKP untuk hadir dan bermanfaat kepada masyarakat, saya juga sudah intruksikan kepada seluruh perwakilan di 34 provinsi untuk bisa memanfaatkan sarana dan prasarana dalam upaya percepatan penanganan penanggulangan Covid-19,” ujar Ateh.

Penandatanganan Kerja Sama kedua belah pihak dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Arief Tri Hardiyanto dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, turut hadir dalam prosesi pendatangan itu bersama Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Eri Satriana, Kepala Biro Umum Raden Suhartono serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dan Direktur RSUD Kota Bogor.