Khalid Usman: Penempatan Putra Daerah Pada Jabatan Strategis Perusahaan BUMN Bisa Minimalisir Konflik Horisontal

Untuk itu, diperlukan keterlibatan putra daerah untuk membantu perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Bidang Hukum Lembaga Masyarakat Tolaki Sultra, Khalid Usman mengatakan, memang putra daerah perlu diberikan peran atau ruang dalam mengembangkan berbagai sektor usaha Antam.

"Karena banyak persoalan-persoalan tanah di Sultra sini adalah milik suku Tolaki. Nah itu kan saham 35 persen itu kan harus ada yang mewakili," ujar Khalid dalam keterangannya, Sabtu (27/2).

Patut disayangkan, kata dia, putra daerah dalam beberapa tahun ini tidak dilibatkan dalam pos strategis di Antam.
Menurutnya, tiga tahun lalu memang ada putra daerah yang ditunjuk menjadi komisaris independen untuk ikut mengelolal perusahaan itu. Tapi di era Menteri BUMN, Erick Thohir keterlibatan putra daerah belum ada.

Menurutnya, saat ini keinginan Antam melibatkan putra daerah kembali hidup. Khalid mengatakan, salah satunya dirinya yang dipercaya memakili daerah tersebut.

Wakil Ketua Peradi Sultra ini mengaku mendapatkan amanah dari pemerintah provinsi, lembaga adat dan beberapa universitas.

"Saya yang ditunjuk oleh Sultra untuk diberikan amanah untuk ikut berpartisipasi sebagai komisaris independen gitu," katanya.

Dia juga mengaku mengetahui ada beberapa perusahaan milik Antam yang memiliki masalah tanah dan kontrak karya dengan masyarakat setempat. Untuk itu harus dijaga untuk kepentingan bersama dan kepentingan adat.

"Kehadiran saya di situ untuk menetralisir konflik-konflik horisontal dengan masyarakat. InsyaAllah kalau saya hadir konflik-konflik itu bisa diminimalisir," pungkasnya.