Implementasi Tebang Pilih, PKS Jabar Setuju Revisi Pasal Karet UU ITE

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu/Net

Rencana pemerintah merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus berlanjut.

Saat ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun telah membentuk dua sub tim untuk mengkaji UU tersebut.

Adapun tugas Sub Tim I ialah merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu yang dianggap multitafsir.

Sedangkan, tugas Sub Tim II ialah menelaah substansi UU ITE untuk menentukan perlu atau tidaknya revisi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu mengaku tak mempersoalkan rencana tersebut apabila revisi UU ITE bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Ya kita harus melakukan revisi pasal-pasal karet," ungkap Haru dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (25/2).

Namun, jika revisi UU ITE dimaksudkan untuk mengubah aturan menjadi represif, ketidakadilan termasuk menjauhkan masyarakat dari rasa aman maka tidak perlu dilakukan melainkan harus dicabut.

Ia pun meminta pemerintah untuk adil dalam mengimplementasikan UU ITE.

"Kalau tujuannya ke sana harus dicabut. Saya kira bagus kalau pasal karetnya dihapus," tuturnya.

Menurutnya, implementasi UU ITE selama ini hanya menciptakan persepsi ketidakadilan dan rasa tidak aman.

Pasalnya, penegakan hukum UU ITE terkesan tebang pilih karena hanya tajam terhadap kelompok yang mengkritisi pemerintah, namun tumpul bagi pendukung rezim.

"Jadi itu yang jadi persoalan. Jadi belum maksimal implementasinya karena kehadiran pasal-pasal karet," ujarnya.

Untuk diketahui pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap pasal karet yakni, pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan, pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang dafamasi, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, pasal 29 tentang ancaman kekerasan, pasal 36 tentang kerugian, pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang dilarang, dan pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Ekspor Meningkat, Khofifah: Alhamdulillah Sinyal Pemulihan Ekonomi Jawa Timur Terus Menguat
Nusantara

Ekspor Meningkat, Khofifah: ..

21 April 2021 18:16
Pidatonya Dipuji Sekjen PBB, Gubernur Anies: Saya Berada Di Depan, Di Belakang Ada Kerja Tim Tak Terlihat
Nusantara

Pidatonya Dipuji Sekjen PBB,..

21 April 2021 17:14
Geram Dana Hibah Ponpes Dikorupsi, Gubernur Banten: Cari Pelaku Sampai Isi Perutnya
Nusantara

Geram Dana Hibah Ponpes Diko..

21 April 2021 16:49
Pesan Wawali Semarang Bagi Perempuan Di Hari Kartini: Harus Pede Dan Punya Komitmen Untuk Maju
Nusantara

Pesan Wawali Semarang Bagi P..

21 April 2021 15:41
Enam Menteri Ke Mabes Polri, Bahas Persiapan Hadapi Lebaran 2021
Nusantara

Enam Menteri Ke Mabes Polri,..

21 April 2021 12:30
Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Patuhi Larangan Mudik
Nusantara

Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus..

21 April 2021 11:19
Akhiri 10 Tahun Pimpin Tangsel, Ini Kata-kata Terakhir Airin Rachmi Diany
Nusantara

Akhiri 10 Tahun Pimpin Tangs..

21 April 2021 09:40
Bupati Lumajang Berharap Program BST Diperpanjang
Nusantara

Bupati Lumajang Berharap Pro..

21 April 2021 08:30