Banjir Di Tangerang, Gubernur Banten: Karena Kali Angke Tidak Pernah Dinormalisasi Pemerintah Pusat

Hal ini diungkap Gubernur Banten, Wahidin Halim, kepada awak media di Kota Serang, Rabu (24/2).

Oleh sebab itu, mantan Walikota Tangerang ini meminta kerjasama Pemerintah Pusat untuk segera melakukan normalisasi Kali Angke agar tidak terjadi banjir susulan.

"Kita kalau lihat Kali Angke dari dulu memang tidak ada normalisasi, kan enggak pernah dilebarin tuh kali. Pohon-pohon juga banyak banget tuh. Ini salah satu mungkin pemprov dengan pusat untuk bekerjasama, coba kita normalisasi dulu sungai agar tidak terjadi genang-genangan yang cukup parah," kata pria yang akrab disapa WH ini.

WH menegaskan, jika sejak dulu dinormalisasi tidak mungkin terjadi banjir besar di kawasan Ciledug. Sedangkan, banjir lain di Priuk dan Total Persada itu akibat intensitas hujan tinggi serta air kiriman dari selatan.

Waktu menjabat Walikota Tangerang, WH mengakui, dirinya sempat melakukan terobosan penanganan banjir, namun tidak berhasil karena air kiriman dari hulu cukup besar.

"Caranya mengatasi itu dulu, saya siapin pompa tapi ketika air datang dari wilayah selatan itu juga enggak tertangani," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

"Terus juga fungsi pompanisasi yang dulu pernah saya lakukan itu sekarang tidak jalan karena dari air kali naik ke komplek-komplek juga nggak bisa dibuang ke kali. Ini problemnya memang, memang kalau mau sih, itu direloaksi dibikin apartemen atau rumah susun. Tapi pernah saya menawarkan rumah susun mereka enggak mau," sambungnya.

Selain itu, sejak dulu Tangerang jadi langganan banjir, meskipun sudah dibuat tanggul tetap saja genangan air tidak bisa dihentikan.

"Kalau di Tangerang Raya itu dari saya kecil sudah banjir, kan belakangan Menteri PU juga sudah buat tanggul, tapi tanggulnya juga dilewati oleh air. Karena ternyata ada banjir kiriman dan banjir yang datang dari kampung itu bersatu sehingga tanggulnya jebol," ungkap WH.

Untuk itu, WH  mendorong perlu ada normalisasi sungai, normalisasi danau, dibuat kanal-kanal baru supaya banjir di sepanjang jalan tol tertangani.

"Itu kan ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan dengan kanalisasi timur barat, kita harus perbanyak itu. Walaupun ini butuh biaya besar," tegasnya.

WH pun menugaskan OPD untuk mempercepat sertifikasi aset danau di wilayah Tangerang Raya agar dapat difungsikan sebagai penampung air.

"Saya tugaskan bu Rina (Kadis BPKAD) untuk menginventarisasi 63 danau yang ada di Banten termasuk Tangerang Raya, agar fungsi danau bisa menjadi resapan atau menampungan air," pungkas WH.