Sejumlah Kalangan Sambut Positif SE Kapolri Soal Penanganan Perkara UU ITE

 
Dalam surat tersebut ada 11 point yang harus dipedomani penyidik Polri dalam menegakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kapolri menyebut, Polri harus senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.
 
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Heru Widodo menilai SE Kapolri memiliki spirit yang sangat konstruktif tehadap demokrasi dan hak berekspresi masyarakat Indonesia.

“Polri memang harus mengambil langkah tepat agar tidak ada upaya kriminalisasi namun tetap menjamin ruang digital tetap produktif, bersih, sehat, dan beretika,” tekan Heru kapada wartawan di Jakarta, Selasa (23/2).
 
Menurut dia, ada salah satu pedoman di surat edaran yang perlu digaris bawahi yakni perkara yang sifatnya berpotensi memecah belah, mengandung unsur SARA, radikalisme, dan separatism. “Pointers ini harus betul-betul dicermati, polisi harus mampu bertindak adil, profesional dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada,” ungkapnya.
 
Permintaan maaf tersangka, kata Heru tidak cukup membatalkan hukum yang berjalan. Hal ini penting, karena harus ada efek jera bagi setiap pelaku “Bukan setelah dimaafkan kemudian di edukasi dan perkara hukum selesai juga. Ini akan tidak sehat karena bisa-bisa hanya tobat sambel,” harap Ketua Umum sayap politik PKB, Gemasaba.
 
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengaku mendukung terbitnya SE Kapolri tersebut. "Ya bagus. Itu bagian dari restoratif justice, yang mau dikembangkan oleh Kapolri," ujar pria yang akrab disapa Awiek itu.
 
Namun demikian, Baidowi menilai bukan berarti setelah tersangka meminta maaf lalu proses hukumnya tidak berjalan. Dia melihat di satu sisi aspek kemanusiaan karena sudah meminta maaf sehingga tidak dilakukan proses penahanan terhadap tersangka.
 
"Namun proses hukumnya tetap jalan dan kemudian nanti kalau sudah selesai dilihat putusan pengadilan seperti apa," tutur Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 
Lebih jauh Awiek memandang, keluarnya SE itu paling tidak bisa memberikan persepsi kepada publik bahwa ada ikhtiar dari Kapolri yang ingin mengedepankan yang aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penehakan hukum di intitusi yang dipimpinnya.  "Karena selama ini ada celah, dilaporkan bisa langsung ditahan karena ancamannya di atas lima tahun," tutup dia.
 
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai maksud dan tujuan Kapolri mengeluarkan SE tersebut bertujuan agar jajaran Polri mengedepankan restorative justice dalam setiap menangani perkara Siber sehingga memberikan rasa keadilan untuk masyarakat. Sebab kata dia, dalam menangani perkara siber kerap muncul multitafsir.  
 
“Kami juga meminta penyidik untuk selalu mengedepankan langkah damai lewat virtual police dalam menangani perkara yang terkait dengan laporan pelanggaran UU ITE,” Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan yang juga mantan anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.