Tangani Masalah Jalan Rusak, Khofifah Disarankan Tiru Cara Ganjar Pranowo

Saran itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Suyatmi Priasmoro.

Suyatmi mengatakan, Ganjar kerap langsung menindaklanjuti setiap mendengar masalah jalan rusak. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pun tidak terganggu.

"Tiap tahun mintanya itu (tindaklanjut atau pencegahan). Ketika mendengar jalan rusak harus tahu apa yang dilakukan. Ada tidak tindaklanjutnya, sampeyan (jurnalis) yang tahu," kata Suyatmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (12/2).

Menurut politisi asal Partai Nasdem itu, dirinya mempertanyakan instansi yang bertanggung jawab ketika ada bencana.

Dengan begitu, bisa diantisipasi dan penanggulangan saat suatu daerah terjadi bencana.

"Umpama di sana longsor itu tanggung jawab siapa? Adakah intansi yang bertanggung jawab atau tidak ada instansi," tandasnya.

Suyatmi tidak ingin Pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat saling lempar kewenangan untuk mengatasi bencana.

Kata Suyatmi, perlu manajemen pengendalian seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dengan hal itu, Suyatmi mengatakan manajemen pengendalian, bisa mengkoordinasikan ke daerah yang berwenang.

Ia mencontohkan, jalan yang rusak milik nasional, maka bisa koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera ditangani.

"Ada upaya pengendalian, tidak peduli itu jalan nasional atau provinsi. Jadi hanya menyalurkan, oh ini jalan nasional, hubungi pusat kalau jalanmu rusak. Jadi manajemen pengendalian kaya di Jateng dilakukan Pak Ganjar," paparnya.

Politisi yang berangkat daru dapil Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi itu menegaskan, masyarakat sebenarnya tidak butuh informasi bahwa jalan yang rusak milik kabupaten/provinsi/pusat.

Pandangan Suyati, idealnya Pemerintah Provinsi diharapkan menjadi koordinator.