Ratusan Desa Adat Belum Dapat Hak Tanah Dan Hutan, Peneliti: Harus Ada Satu Omnibus Law

Salah satu Desa Adat di Indonesia/Net

Hak atas pengelolaan tanah dan hutan bagi desa adat belum efektif karena masih teganjal sejumlah regulasi terkait.

Peneliti Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat (Pustaka), R. Yando Zakaria mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 150 desa adat yang tersebar dibeberapa provinsi belum bisa mendapatkan hak tanah dan hutan.

"Karena keseluruhan desa tersebut ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa diberlakukan," ujar Yando dalam diskusi virtual LP3ES, Rabu (27/1).

"Karenanya, dianggap belum sesuai dengan peraturan yang dimaksud, sehingga belum diregistrasi oleh Kementerian Dalam Negeri," sambungnya.

Dia menyebutkan, 150 desa adat yang belum teregistrasi dan belum mendapatkan hak tanah serta hutan tersebar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Untuk mengubah nasib masyarakat yang ada di ratusan desa tersebut, Yando menyatakan, perlu adanya satu penggabungan regulasi yang menghapus sejumlah pasal di dalam beberapa Undang-undang (UU).

"Kita Perlu omnibus law (penggabungan regulasi) yang isinya mencabut pasal 67 ayat (2) UU 41/1999 tentang kehutanan, pasal 109 UU 6/2014 tentang desa," ungkapnya.

Selain itu, Yando juga melihat satu keharusan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor pertanahan menganulir kerangka hukum yang digunakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 71/2002 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Temasuk mengnulir Peraturan Menteri Tata Ruang/Kepala BPN 18/2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Keatuan Masyarakat Hukum Adat yang mengkuti logika sesat UU 41/1999 tentang Kehutanan," tegasnya.

Kemudian menurutnya, juga diperlukan percepatam penetapan UU tentang Pengakuan dan Pelindung Hak Masyarakat Adat, dengan merombak total draft RUU yang saat ini tengah dibahsa di DPR.

"Karena, realita huku di Indonesia saat ini bukannya mengakui hak masyarakat adat. Malah justru menyingkirkan pengakuan tersebut," demikian Yando Zakaria.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Uang Negara Diduga Mengalir Ke RS Bina Sehat, Mantan Bupati Jember Faida Diperiksa Kejaksaan
Nusantara

Uang Negara Diduga Mengalir ..

02 Maret 2021 04:40
Sepuluh Hari Divaksin, Ketua IDI Lampung Masih Terjangkit Covid-19
Nusantara

Sepuluh Hari Divaksin, Ketua..

02 Maret 2021 03:18
Melanggar Aturan, Penerobos Ring 1 Istana Akhirnya Ditilang
Nusantara

Melanggar Aturan, Penerobos ..

02 Maret 2021 01:45
Diduga Palsukan Data Pasien Covid-19, RSUD Karanganyar Dilaporkan Ke Polisi
Nusantara

Diduga Palsukan Data Pasien ..

02 Maret 2021 01:10
Terpilih Aklamasi, Lamberthus Jitmau Resmi Pimpin Golkar Papua Barat
Nusantara

Terpilih Aklamasi, Lamberthu..

02 Maret 2021 00:56
Resmikan Travelator Masjid Agung Sidoarjo, Khofifah: Akan Permudah Jamaah Lansia Beribadah
Nusantara

Resmikan Travelator Masjid A..

02 Maret 2021 00:23
Usai Sertijab, Penerus Risma Tancap Gas Blusukan Pantau Saluran Air
Nusantara

Usai Sertijab, Penerus Risma..

01 Maret 2021 23:33
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Gagalkan Pengiriman Sabu Asal Malaysia
Nusantara

Bea Cukai Bandara Soekarno-H..

01 Maret 2021 22:21