Tanpa Kompensasi Dan Solusi, Pelaku Usaha Di Jateng Tolak Perpanjangan PPKM

Salah satu pedagang kuliner Sukoharjo, Abel, mengaku wacana perpanjangan PPKM dinilai tidak menyelesaikan masalah.

"PPKM yang kemarin apa efektif? Kalau dikatakan tidak efektif kenapa harus diperpanjang lagi. Akan menambah masalah dan penderitaan bagi warga yang pekerjaannya terganggu. Pedagang makanan malam, pekerja seni, pekerja pernikahan, dan lainnya. Kalau dilakukan lagi tanpa solusi akan banyak yang menolak," kata Abel ketika dihubungi Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (23/1).

Dirinya mendapat banyak keluhan dari teman-temannya yang 'kehilangan' pekerjaannya selama pemberlakuan PPKM. Seperti pekerja seni, pekerja pesta dan acara, termasuk pekerja hiburan dan rekreasi.

"Pemerintah kalau mau bikin aturan tolong disurvei dulu ke bawah. Apa yang terjadi di masyarakat bawah, kami kehilangan pendapatan. Harus ada solusi, jangan asal membuat aturan," tandas Abel.

Salah satu solusi yang mungkin bisa ditempuh, semua kegiatan atau acara bisa dilakukan dengan pembatasan dan protokol kesehatan penuh.

"Acara tetap jalan, pernikahan dan sebagainya. Tapi ada pembatasan dan prokes. Jadi semua bisa menjalankan pekerjaannya dapat pemasukan meski berkurang," tegas Abel.

Terpisah, penolakan PPKM juga dilakukan para pelaku perhotelan. Pimpinan hotel di Jawa Tengah yang tergabung dalam Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), menolak rencana perpanjangan PPKM, karena dirasa berdampak negatif.

"Kami meminta agar pemerintah tidak memperpanjang PPKM karena memukul industri perhotelan. Kami telah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sejak awal pandemi, mendapatkan sertifikasi CHSE dan mematuhi semua aturan pemerintah yang ditetapkan agar bisa menjalankan operasional dengan aman dan sehat," kata Wakil Ketua IHGMA sekaligus General Manager Hotel Best Western Premier Solo Baru, Oji Fahrurrazi, Sabtu (23/1).

Menurut dia, sektor pariwisata dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kalangan pengelola hotel berharap kepada pemerintah memiliki solusi tepat dan bijaksana karena pada saat ini hotel rata-rata sudah tidak memiliki dana cadangan.

Selain itu, Oji mewakili seluruh anggota IHGMA juga meminta ada kebijakan penghapusan/pengurangan pembayaran pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

"Kami berharap, pemerintah membantu usaha perhotelan dengan mengevaluasi dan tidak memperpanjang PPKM," tegasnya.