Sanksi PPKM Tangerang Raya Baru Pembubaran, Belum Penegakan Hukum

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)/RMOLBanten

Penegakan sanksi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Tanggerang Raya baru berupa sanski pembubaran belum sampai ke penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)  di Kota Serang, Senin (18/1).

"Belum (penegakan hukum). Di Tangerang (pelanggar PPKM) kemarin dibubarin, gitu saja. Tidak sampai ke penegakan hukum," kata Wahidin dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

WH menegaskan, penegakan PPKM harus berjalan efektif, pelanggar harus disanksi sesuai aturan berlaku. Untuk itu, pihaknya meminta  jajaran Satgas Covid-19 untuk memperkatat pengawasan dilapangan.

"Semua Satgas di bawah Gubernur. ini di bukan hanya Banten, se Jawa-Bali. Jadi Walikota, Polres, TNI harus mengamankan secara teknis," ungkapnya.

Prinsipnya kata Wahidin, PPKM tidak memiliki perbedaan signifikan dengan PSBB. Sehingga secara teknis pengaturan di lapangan berupa aktivitas ekonomi perusahaan serta kegiatan masyarakat.

"Kayak WFH (work from home) sekarang 25 persen harus ke kantor. Tempat kegiatan aktivitas jam 7 malam harus tutup. Itu sama, tapi lebih diperketat, industri cuma 50 persen," ungkapnya.

Selain Tanggerang Raya daerah yang menempati zona merah Covid-19 seperti Kota Cilegon dan Kabupaten Serang akan diperkatat.

"Semua berlaku (penegakan protokol kesehatan) Cilegon dan Serang Masih zona merah otomatis mengikuti intrusi Mendagri diperketat, diawasi" pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Fokus Cari Korban Hilang, Polri Belum Tetapkan Tersangka Tragedi Kedung Ombo
Nusantara

Fokus Cari Korban Hilang, Po..

16 Mei 2021 21:10
Tak Cuma Jakarta, Spanduk Larangan Pemudik Tanpa Swab Juga Bertebaran Di Tangsel
Nusantara

Tak Cuma Jakarta, Spanduk La..

16 Mei 2021 19:09
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Larang Pemudik Masuk Tanpa Surat Bebas Covid-19
Nusantara

Pimpinan DPRD Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 18:45
Apa Alat Ukur Novel Baswedan Sebut 75 Pegawai KPK Yang TMS Berintegritas Tinggi?
Nusantara

Apa Alat Ukur Novel Baswedan..

16 Mei 2021 12:56
Ini Kesaksian Laksmi Tentang Pengunjung Ancol Yang Dikatakan Membludak
Nusantara

Ini Kesaksian Laksmi Tentang..

16 Mei 2021 10:46
Jalur Benowo Dijaga Ketat, Yang Tidak Penuhi Syarat Diputar Balik
Nusantara

Jalur Benowo Dijaga Ketat, Y..

16 Mei 2021 07:56
Status Pinjaman Pemprov Banten, Masih Tunggu Hasil Verifikasi Kemenkeu
Nusantara

Status Pinjaman Pemprov Bant..

16 Mei 2021 05:36
Antipasi Arus Balik, Satgas Covid-19 Lampung Siapkan 200 Ribu Rapid Tes Antigen
Nusantara

Antipasi Arus Balik, Satgas ..

16 Mei 2021 05:20