Langkah banding diambil setelah Majelis Hakim PN Blangpidie mengabulkan eksepsi tergugat, Bupati Blangpidie Akmal Ibrahim.
"Kami akan mengajukan upaya banding melalui kuasa hukum kami, Yudistira Maulana dan Erisman dari YARA," kata Suhaimi kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (16/1).
Suhaimi akan berupaya agar lahan bekas hak guna usaha PT Cemerlang Abadi di Babahrot seluas 2.668,82 hektare yang dilepaskan HGU sejak 2016 harus di bagikan kepada masyarakat segera mungkin.
"Kita sangat menghargai terkait putusan sela yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Blangpidie, yang menetapkan bahwa perkara ini bukan ranah kewenangan PN Blangpidie melainkan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," terangnya.
Menurut Suhaimi, dalam hal tersebut yang memutuskan dan mengadili perkara itu ialah PN Blangpidie.
Dalam gugutannya, Suhaimi meminta PN Blangpidie untuk menetapkan lahan HGU PT CA sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Selain itu, Suhaimi juga meminta tergugat, Bupati Akmal untuk meredistribusi tanah tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Warga Aceh Barat Daya, Suhaimi, melakukan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie. 
BERITA TERKAIT: