Penyaluran BST Picu Kerumunan, Walikota Tangsel Diminta Lebih Tegas Soal Prokes

Syawqi mengatakan, kebijakan mengenai protokol kesehatan Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel terlihat tak berjalan maksimal.

Maka itu, dibutuhkan ketegasan dari Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, untuk menyikapi kejadian penyerahan BST yang ramai diperbincangkan karena telah menimbulkan kerumunan.

"Berarti ada distribusi kebijakan yang tidak sampai ke bawah, itu tidak diindahkan oleh pelaksana-pelaksana dari penerjemah pengambil kebijakan. Pastinya perlu ketegasan Walikota atas kejadian-kejadian seperti ini," tegas Syawqi dalam keterangannya, Senin (11/1).

Bahkan, Syawqi menyentil tak ada inovasi dari Pemkot untuk menyalurkan BST ke 90.173 warga Tangsel, meski sudah bekerjasama dengan PT POS.

"Kita melihat minimnya inovasi yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan. Padahal dalam beberapa hal, seperti pembelajaran jarak jauh dan kita melaksanakan meeting secara online. Katanya kita cerdas modern religius, di mana penerjamahan cerdasnya kalau seperti ini," paparnya.

"Ini inovasinya enggak ada, orang dibiarkan berkerumun, kemudian dibiarkan besok diulangi lagi. Kita minta ketegasan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait apa yang sudah terjadi di Kota Tangsel," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, sudah menegur keras Camat dan Lurah setempat yang tidak siap mengantisipasi kerumunan dalam penyaluran BST.

"Iya sudah kita tegur lah yah Camat yang bersangkutan, Lurah yang tidak mempersiapkan. Apapun alasannya pelaksanaanya tidak siap," ujar Benyamin saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLBanten, Senin (11/1).

Bahkan, Benyamin sudah menginstruksikan kepada Camat maupun Lurah untuk melakukan tracing kepada masyarakat yang berkerumun guna mendapatkan BST. Proses tracing ini akan dilakukan dalam kurun satu pekan ke depan.

Terjadinya kerumunan yang tidak diprediksi ini, menurut Benyamin, juga disebabkan oleh komunikasi yang tidak maksimal antara PT POS selaku pengirim undangan dengan perangkat di Kecamatan atau Kelurahan.

"Apapun alasannya, misalkan kerumunan kemarin itu, tidak ditangani secara cermat dan tidak dipersiapkan. Koordinasi antara PT POS dengan perangkat Kecamatan dan Kelurahan tidak maksimal. Kita langsung evaluasi semalam," terang Benyamin.