Desakan Untuk Jokowi, Organisasi Penyandang Disabilitas Harus Diikutsertakan Dalam Pengambilan Kebijakan Program Sosial

Perwakilan dari OHANA (Organisasi Harapan Nusantara), Nuning Suryatiningsih/RMOL

Presiden Joko Widodo harus memerintahkan Plt Menteri Sosial yang saat ini dijabat oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap program sosial pemerintah.

Itu adalah salah satu desakan yang disampaikan oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas kepada Jokowi yang disampaikan dalam konferensi pers virtual mereka pada Minggu (13/12).

"(Jokowi harus) memerintahkan kepada Plt Menteri Sosial untuk senantiasa melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program sosial yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, sesuai amanat dari UU Penyandang Disabilitas," ujar perwakilan dari OHANA (Organisasi Harapan Nusantara), Nuning Suryatiningsih.

Selain itu, Nuning mengatakan, pihaknya juga mendesak Jokowi untuk memerintahkan para menterinya untuk meninjau kembali pemotongan anggaran yang berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas, terutama bantuan alat bantu yang menjadi kebutuhan mereka.

Jokowi pun diminta memerintahkan Muhadjir untuk membuat mekanisme pengaduan daring dan pengawasan berbasis internet yang bersifat independen dan dapat diakses oleh siapa pun agar bantuan sosial terjamin diterima masyarakat.

Dalam hal bantuan sosial Covid-19, penyandang disabilitas dan komunitas rentan lainnya juga harus dijadikan sasaran, khususnya untuk kebutuhan penerapan protokol kesehatan.

"(Presiden RI harus) merevisi Perpres 68/2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) dengan menempatkan KND sebagai lembaga independen dan non-struktural, tidak melekat kepada Kementerian Sosial. Sehingga KND bersifat mandiri, baik secara administratif, kewenangan, keanggotaan, maupun anggaran," lanjut Nuning.

Lebih lanjut, mereka juga meminta agar proses pengisian jabatan anggota KND dilakukan secara terbuka dan akuntabel, terutama melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Apa Kabar Vaksin Nusantara?

Kamis, 15 April 2021

Artikel Lainnya

PNS Kota Semarang Dikenakan Potong TPP Kalau Nekat Mudik
Nusantara

PNS Kota Semarang Dikenakan ..

16 April 2021 01:50
Buka Musrenbang, Ini Prioritas Khofifah Membangun Jatim
Nusantara

Buka Musrenbang, Ini Priorit..

16 April 2021 01:34
Korban Memaafkan, Kasus
Nusantara

Korban Memaafkan, Kasus Kobo..

15 April 2021 23:43
Sukseskan Program Ketahanan Pangan, Kodim Lamongan Intens Bantu Petani
Nusantara

Sukseskan Program Ketahanan ..

15 April 2021 22:53
Anggota Komite 1 DPD RI Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Sulteng, Kenapa?
Nusantara

Anggota Komite 1 DPD RI Mint..

15 April 2021 22:32
Tindak Lanjuti Kebijakan Kemenaker Soal THR, Disnaker Tangsel: Boleh Dicicil Asal Lapor
Nusantara

Tindak Lanjuti Kebijakan Kem..

15 April 2021 21:53
Solusi Banjir, Kampung Cipinang Akan Segera Dibangun Rumah Panggung
Nusantara

Solusi Banjir, Kampung Cipin..

15 April 2021 21:33
Dewan Pers Soroti Problem Di Antara Tiga Kategori Praktek Jurnalisme Di Medsos
Nusantara

Dewan Pers Soroti Problem Di..

15 April 2021 21:32