Sikapi Instruksi Menteri Tito, Walikota Cimahi Siap Dicopot Jika Gagal Terapkan Protokol Covid-19

Ajay menyatakan, saat ini hampir semua daerah tengah mengalami kenaikan kasus Covid-19.

Terkait dengan Instruksi Mendagri Tito Karnavian, Ajay melihat kebijakan itu memiliki tujuan yang baik. Salah satunya agar pemerintah daerah memperketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Pada dasarnya saya tidak keberatan (dicopot) karena kebijakan ini tentu tujuannya baik, bagaimana agar pandemi bisa ditekan dan segera berakhir," ujar Ajay, Sabtu (21/11) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Ajay mengatakan, pihaknya melakukan berbagai upaya disertai kebijakan yang diterapkan untuk menekan penularan Covid-19.

Upaya itu agar dirinya tidak termasuk kepala daerah yang dicopot karena dinilai melanggar penegakan Prokes.

"Kita berlakukan PSBM dengan minta ketegasan wilayah tidak menerima tamu dari luar daerah, ini masih pandemi jadi semua harus menahan diri," katanya.

Dalam pengamatan Ajay, salah satu sumber penyebaran Covid-19 yang masih sulit dihilangkan adalah kerumunan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah terutama di pusat perbelanjaan atau ketika berwisata.

"Sekarang yang hajatan sulit dilarang, belanja, wisata. Sebetulnya ada aturan harus minta izin dulu kalau hajatan, terutama pembatasan tamu jangan sampai tempat sempit lalu memaksakan diri. Apalagi kalau tamu dari luar daerah ikut hadir," jelasnya.

Menurutnya, perizinan kegiatan masyarakat terutama yang bakal menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah banyak akan diperketat. Sebab, saat ini Kota Cimahi berada di zona merah atau risiko tinggi Covid-19 setelah sebelumnya berada di zona orange.

"Kita akan perketat perizinannya. Mohon pengertian masyarakat, ketika mengadakan suatu kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan, saran gugus tugas harus dipatuhi terutama soal pembatasan peserta dalam kegiatan," tandasnya.