Relawan Kesehatan Pertanyakan Motif Polda Metro Panggil Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Net

Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mempertanyakan motif Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kerumunan orang yang melakukan penjemputan Habib Rizieq Shihab di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (10/11) dan pernikahan anaknya dan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Front Pembela Islam (FPI), Sabtu lalu (14/11).

Agung mengatakan, dasar pemanggilan Anies dengan mengacu pelanggaran pasal 93 UU/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidaklah tepat.

Pasalnya, saat kejadian yang melibatkan Habib Rizieq tersebut Pemerintah RI tidak tengah memberlakukan aturan tersebut.

Justru, Pempov DKI Jakarta yang telah menetapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi sebagai upaya membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Kemudian, kepala daerah di lokasi penjemputan dan pernikahan anak Habib Rizieq, yakni Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak dipanggil oleh kepolisian untuk klarifikasi layaknya Gubernur DKI Jakarta.

"Penanggulangan Covid-19 melalui PSBB', dasar aturannya bukan UU Kekarantinaan, tapi Peraturan Pemerintah" ujar Agung kepada awak media di Jakarta, Senin (16/11) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Penetapan dasar pemanggilan itu juga membuat Agung mempertanyakan konsistensi pihak kepolisian dalam menegakan hukum.

Menurutnya, banyak kasus yang menyebabkan terjadinya kerumunan namun tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

"Pada saat unjuk rasa menolak Omnibus Law, diikuti ratusan ribu massa kenapa polisi tidak melakukan pencegahan dan tetap membiarkan unjuk rasa berlangsung?," imbuhnya.

Sebab itu, Agung mempertanyakan tidak ada satu pun panggilan atau teguran diberikan kepada pimpinan kepolisian yang bertugas mencegah terjadinya kumpulan massa pada saat aksi Omnibus Law.

Menurut Agung, kepolisian juga tidak bisa terbang pilih dengan hanya memanggil satu atau dua pimpinan daerah yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan, tapi harus tegak di semua daerah yang terjadi kumpulan massa dalam jumlah besar.

"Penjemputan Habib Rizieq Bandara Soetta dipenuhi ribuan massa apa Gubernur Banten dimintai klarifikasi? Begitu juga dengan ribuan orang yang berkumpul saat kampanye di Solo, apakah Walikota Solo dipanggil untuk klarifikasi. Ini ada apa?" tanya Agung.

Agung menduga Polri salah sasaran memanggil Anies Baswedan dalam kasus pernikahan dan Maulid Nabi yang diadakan Habib Rizieq.

"Jelas salah sasaran, pertama Anies tidak hadir dalam acara tersebut. Kedua, Pemprov DKI sudah pro aktif menjalankan peraturan protokol kesehatan dengan memberikan surat teguran dan menerapkan denda Rp 50 juta," tegas Agung.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Monitor PSU Pilkada 2020

Kamis, 08 April 2021
Video

Bincang Sehat • Mutasi Baru Virus Penyebab Covid-19

Jumat, 09 April 2021
Video

Ini Penampakan Prototipe Jet Tempur KF-X/IF-X

Sabtu, 10 April 2021

Artikel Lainnya

Sambut Ramadhan, Pertiwi Indonesia Kirim Perlengkapan Ibadah Dan Buka Dapur Umum Ke Adonara
Nusantara

Sambut Ramadhan, Pertiwi Ind..

12 April 2021 23:40
Update Bencana NTT: Korban Meninggal 179 dan Yang Belum Ditemukan 46 Orang
Nusantara

Update Bencana NTT: Korban M..

12 April 2021 22:57
Tarawih Perdana Berjamaah, Edi Kamtono: Ceramah Disampaikan Gubernur Kalbar
Nusantara

Tarawih Perdana Berjamaah, E..

12 April 2021 21:51
Pasien Sembuh Di DKI Bertambah 1.350 Orang, Kasus Aktif Turun Lagi
Nusantara

Pasien Sembuh Di DKI Bertamb..

12 April 2021 21:23
KPU Labusel Lantik KPPS Untuk Pemungutan Suara Ulang
Nusantara

KPU Labusel Lantik KPPS Untu..

12 April 2021 21:13
Pasar Inpres Jakarta Selatan Kebakaran Senin Petang
Nusantara

Pasar Inpres Jakarta Selatan..

12 April 2021 20:30
Ditangkap Otoritas Thailand, Panglima Laot Pastikan Konjen RI Songkhla Datangi Nelayan Aceh
Nusantara

Ditangkap Otoritas Thailand,..

12 April 2021 20:22
Rencana Pembelajaran Tatap Muka Di Purwakarta Terkendala Vaksinasi Tenaga Pendidik
Nusantara

Rencana Pembelajaran Tatap M..

12 April 2021 20:11