Hal ini mengingat cukup banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Sultra, bahkan saat masa pandemi Covid-19. Sebab, PKS meyakini kualitas tenaga kerja lokal tidak kalah saing dengan TKA.
Demikian disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada se-Sulawesi Tenggara seperti dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
"Perhatian tenaga kerja lokal adalah prioritas dan didahulukan sebagai bagian upaya mensejahterakan anak-anak bangsa," kata Ahmad Syaikhu.
Anggota DPR ini mengatakan, kebijakan PKS terkait pembelaan tenaga kerja sudah sangat jelas. Hal ini dibuktikan dengan sikap resmi PKS menolak UU Cipta Kerja.
Dia menggambarkan soal kebijakan di bidang perairan. Pada UU terdahulu, kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia wajib memperkerjakan 70 persen WNI sebagai Anak Buah Kapal. PKS bahkan dalam pembahasan UU mengusulkan kenaikan menjadi 80 persen WNI sebagai ABK.
"Karena kita melihat 70 persen tidak cukup melihat kondisi anak bangsa yang masih banyak pengangguran. Tapi yang disahkan justru dihilangkan klausul itu. Jadi kapal-kapal yang lewat di ZEE Indonesia sah-sah saja tidak memperkerjakan WNI sebagai ABK," ujar Ahmad Syaikhu.
Menurutnya, tidak berpihaknya UU Cipta Kerja terhadap tenaga kerja lokal, menjadi salah satu alasan PKS menolak UU Cipta Kerja.
"Sebab sangat tidak berpihak kepada pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia," kata dia.
Calon Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid mengaku siap menjalankan instruksi Presiden PKS untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Dia menyebut, pihaknya bersama Calon Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sudah menyiapkan kebijakan revisi RT/RW untuk pembukaan dua pabrik baru di Konawe Selatan.
"InsyaAllah selama kepemimpinan Pak Surunuddin Dangga sudah dimulai pembahasan. Jika masyarakat memberikan amanah akan kami lanjutkan untuk pembangunan dua industri yakni pengolahan biji nikel dan pengolahan kepala. Otomatis tenaga kerja masyarakat Konawe Selatan akan diserap," kata Rasyid.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kepada seluruh calon kepala daerah (Cakada) di Sulawesi Tenggara yang diusung dan didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan dapat memberikan prioritas lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja lokal. 
BERITA TERKAIT: