Rapat Anggaran Kembali Digelar Di Puncak, DPRD DKI: Areanya Luas Dan Terbuka, Protokol Bisa Maksimal

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ menjelaskan, pembahasan hari ini masih mengenai anggaran perubahan yang dilakukan di masing-masing Komisi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun membeberkan alasan DPRD dan Eksekutif kembali melaksanakan rapat di Grand Cempaka.

"Areanya sangat luas dan ruang rapatnya terbuka, sehingga protokol kesehatan menghindari Covid-19 dapat diterapkan dengan maksimal," jelas MTZ saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/11).

MTZ melanjutkan, sebagai sebuah hotel yang terbilang besar, Grand Cempaka Cipayung tidak melanggar peraturan di masa pandemi karena okupansi tetap di bawah 50 persen.

Menurut MTZ, jika rapat tetap dilakukan di Gedung DPRD Jakarta yang berada di Jalan Kebon Sirih justru tidak bisa menerapkan protokol kesehatan yang semestinya. Mengingat jumlah yang harus hadir melebihi setengah kapasitas gedung.

Selain itu, Grand Cempaka Cipayung adalah milik Pemda DKI melalui BUMD PT Jakarta Tourisindo. Sehingga dari segi biaya bisa berhemat banyak.

"Pemda DKI dapat diskon dan PT JakTour dapat pemasukan sebab    sebagian besar hotel saat ini kekurangan tamu," sambungnya.

Yang juga penting adalah rapat diadakan di hari kerja, bukan hari libur. Sehingga relatif tidak menambah kemacetan di Puncak.

"Tapi justru mengurangi kemacetan di Jakarta, khususnya di Jalan Kebon Sirih, Monas, dan sekitarnya," pungkas MTZ.