Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman merilis temuan survei terbaru di Pilgub Sumbar.
Hasil survei yang dilakukan NCID terkait dengan tingkat popularitas kandidat menghasilkan Mulyadi-Ali Mukhni 76,42 persen, Nasrul Abit-Indra Catri 42,60 persen, Mahyeldi-Audy 40,16 persen, dan Fakhrizal-Genius Umar 34,7 persen.
"Adapun sisanya menjawab tidak tahu," kata Jajat melalui keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/11).
Dominasi tingkat popularitas oleh paslon Mulyadi-Ali Mukhni disebabkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi paslon yang diusung Partai Demokrat-PAN itu, dengan melihat sebaran alat peraga kampanye (APK) milik Mulyadi-Ali Mukhni lebih mendominasi dibanding tiga paslon lain.
Sementara itu menurut Jajat, terjadi perubahan drastis dalam raihan tingkat elektabilitas pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang hanya mencapai 18,37 persen, disusul pasangan Nasrul Abit-Indra Catri 12,29 persen, sementara itu pasangan Mahyeldi-Audy berada di urutan ketiga dengan hasil 10,72 persen.
Adapun pasangan Fakhrizal-Genius Umar hanya 6,66 persen, sementara sisanya menjawab rahasia dan masih belum menentukan pilihan.
Untuk diketahui, Fakhrizal adalah mantan Kapolda Sumbar, dan Genius Umar mantan Walikota Pariaman periode 2018-2023.
Jajat menerangkan, tingkat elektabilitas kandidat paslon Pilgub Sumbar menghadapi kendala yang sama, yakni masih minimnya informasi yang didapatkan masyarakat terutama tentang visi misi, serta akibat keterbatasan penyebaran APK, dan terbatasnya ruang sosialisasi di tengah pandemi.
Survei NCID dilakukan pada 27-29 Oktober 2020 dengan menggunakan metode
multistage random sampling, melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden di 19 kabupaten/kota se-Sumbar. Survei ini memiliki
margin of error sebesar 2,7 persen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Di Pilgub Sumatera Barat, salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi yang didapatkan masyarakat terhadap kandidat pasangan calon, serta pembatasan aktivitas kampanye yang melibatkan massa dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. 
