Diduga Maladministrasi, Mendagri Harus Berhentikan Pemimpin Kepulauan Talaud Elly-Moktar

Elly Lasut dan Moktar A. Parapaga saat dilantik di Kemendagri/Net

Aliansi Masyarakat Perbatasan Pro Supremasi Hukum (Amparah) menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (27/10). Aksi tersebut dipimpin dua aktivis Merdianto Bungangu dan Yance Barhamba.

Aksi ini terkait penolakan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Elly Lasut dan Moktar A. Parapaga karena diduga melanggar UU Pemerintahan Daerah.

"Kami masyarakat perbatasan ingin keadilan ditegakkan," kata Merdianto dalam keterangan tertulis.

Menurut Merdianto, pihaknya berharap agar DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan hak intervensi. Selain itu, Presiden Joko Widodo perlu memerintahkan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

"Kami berharap Bapak Presiden perintahkan Mendagri agar segera laksanakan putusan kasasi atas putusan MA Nomor 584/K/TUN/2019 tertanggal 6 desember 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Sementara itu, Yance mengatakan pihaknya tidak mengakui pemerintahan Elly-Moktar. Sebab jabatan yang diemban, melanggar konstitusi dan UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 23/2014 dan UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami juga mendesak Elly Lasut dan Moktar A Parupaga untuk segera mundur dari jabatan sebagai bupati dan wakil bupati. Kami harap Bapak Presiden untuk bertindak secara tegas terhadap para pelaku maladministrasi di Kemdagri," kata Yance.

Elly-Moktar dilantik oleh Mendagri M. Tito Karnavian, di kantor Kemdagri, Jakarta pada 26 Februari 2020. Pelantikan itu mengacu Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71.2751 tahun 2019.

Elly-Moktar terpilih pada Pilkada Talaud 2018. Agenda pelantikan sedianya dilaksanakan pada 21 Juli 2019. Persoalannya yakni terkait periodisasi Elly menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang dianggap sudah tiga periode.

Sesuai Putusan MA Nomor 584/K/TUN/2019, Elly dianggap menjalani jabatan untuk tiga periode. Sebab sebelumnya Elly pernah menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2004-2009 dan 2009-2014.

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Terpilih Sebagai Wakil Ketua C40 Cities, Anies Baswedan Akan Memberi Arahan Strategis Pemulihan Ekonomi Kota Akibat Pandemi
Nusantara

Terpilih Sebagai Wakil Ketua..

05 Desember 2020 13:39
Jadi Jurkam ESA, Waketum AMPG Optimis Bengkalis Akan Jauh Lebih Baik
Nusantara

Jadi Jurkam ESA, Waketum AMP..

05 Desember 2020 13:18
PPK Kemayoran Komitmen Rawat 3 Relief Bandara Jejak Sejarah Penerbangan Indonesia
Nusantara

PPK Kemayoran Komitmen Rawat..

05 Desember 2020 10:17
Doni Monardo Kunjungi Kawasan Konservasi Nusakambangan, Pastikan Ekosistem Alam Terjaga
Nusantara

Doni Monardo Kunjungi Kawasa..

05 Desember 2020 10:10
Proyek Menantu Jokowi Pernah Bikin Warga Sukabumi Banjir Lumpur, Don Adam: Lalu Mau Kau Pindahkan Ke Medan?
Nusantara

Proyek Menantu Jokowi Pernah..

05 Desember 2020 09:55
Zubairi Djoerban: Jangan Sampai Polarisasi Merugikan Penanganan Covid-19!
Nusantara

Zubairi Djoerban: Jangan Sam..

05 Desember 2020 09:12
Gories Mere Dan Karni Ilyas Tidak Terkait Dengan Kasus Jual Beli Tanah Di Labuan Bajo
Nusantara

Gories Mere Dan Karni Ilyas ..

05 Desember 2020 05:37
Habib Umar Al Hamid Minta Pemerintah Cermati Seruan Dialog Habib Rizieq
Nusantara

Habib Umar Al Hamid Minta Pe..

04 Desember 2020 19:10