Pembelaan Demokrat, Sekdaprov Jatim Telah Jalankan Program Unggulan Khofifah-Emil

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sri Subianti/Net

. Fraksi Partai Demokrat menilai kinerja Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono sebagai Ketua Anggaran Pemprov Jatim,  telah mendukung, menterjemahkan dan menjalankan apa yang menjadi program Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak yang dijanjikan saat kampenye Pilgub Jatim 2018 kemarin.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sri Subianti menegaskan tidak benar bila Sekda disebutkan tidak menjalankan perogram Gubernur yang ada di Nawa Bhakti Satya.

"Jika ada beberapa program yang belum dijalankan, itu hanya karena aturan yang harus disinkronisasi sehingga butuh waktu dalam pengambilan keputusan," ujar Sri Subianti,seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (23/10).

Antie sapaan akrab Sri Subiati menjelaskan, jika selama ini Sekdaprov Heru Tjahyono telah menjalankan tugas yang telah diperintahkan Gubernur sebagai atasannya dengan baik.

Dikatakan Sri, kalaupun belum selesai 100 persen, menurutnya disebabkan karena butuh waktu untuk sinkronisasi sesuai dengan nomenklatur.

“Ini suatu bentuk kehati-hatian sebagai Kepala Anggaran di Pemprov Jatim. Saya yakin Insya Allah dalam waktu dekat ini KUA PPAS sudah diserahkan ke dewan karena Sekdaprov butuh waktu sinkronisasi,” jelas wanita ayu ini.

Berdasar kenyataan itulah, Antie yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim tidak setuju kalau Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dituding menghalang-halangi bahkan mengabaikan program andalan Gubernur Khofifah.

Jika keterlambatan penyerahan KUA PPAS 2021 ke dewan karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan beberapa aturan. Di antaranya Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu pemberlakuan Permendagri 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ada juga Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

"Terakhir Surat Edaran Mendagri tanggal 12 Oktober 2020 No 050/4189/Keuangan Daerah tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah," pungkas wanita yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Ditinggal Salat Ied, Rumah Warga Purbalingga Terbakar
Nusantara

Ditinggal Salat Ied, Rumah W..

13 Mei 2021 17:20
Ziarah Kubur Dilarang, Warga Kecewa Disuruh Putar Balik
Nusantara

Ziarah Kubur Dilarang, Warga..

13 Mei 2021 16:19
Cerita Orang Minang, Dua Kali Lebaran Tak Pulang Kampung, Sedih Tapi Harus Taat Anjuran Pemerintah
Nusantara

Cerita Orang Minang, Dua Kal..

13 Mei 2021 14:37
Syal Palestina Melingkar Di Leher Anies Baswedan Saat Shalat Idul Fitri
Nusantara

Syal Palestina Melingkar Di ..

13 Mei 2021 14:29
Gelar Shalat Ied Berjemaah, Imam Masjid Al-Azhar: Mudah-mudahan Allah Selamatkan Semuanya
Nusantara

Gelar Shalat Ied Berjemaah, ..

13 Mei 2021 13:26
Untung Sempat Tak Kenali Wajah Anaknya Yang Jadi Korban Petasan Kebumen
Nusantara

Untung Sempat Tak Kenali Waj..

13 Mei 2021 13:26
320 Warga Binaan Lapas Ambarawa Terima Remisi, 3 Langsung Bebas
Nusantara

320 Warga Binaan Lapas Ambar..

13 Mei 2021 12:46
Temani Lieus Sungkharisma Beri Bansos Di Gang Sempit Tamansari, Wagub DKI: Mudah-mudahan Yang Lain Bisa Seperti Ini
Nusantara

Temani Lieus Sungkharisma Be..

13 Mei 2021 10:57