Libur Panjang, Mendagri Minta Forkompimda Kompak Antisipasi Kerawanan Penularan Covid-19

Mendagri mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (22/10).

Acara rapat koordinasi itu sendiri selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri secara virtual oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo, dan pejabat terkait lainya.

Sebagaimana diatur dalam SKB tiga Meteri, ada 2 hari cuti bersama dalam rangka Maulid Nabi, yaitu tanggal 28 dan 30 Oktober. Oleh karena hari libur ini cukup panjang, kata Mendagri, perlu ada antisipasi untuk pengamanan- pengamanannya, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

Antisipasi ini untuk menjaga arus mudik, arus lalu lintas, mobilitas masyarakat yang tinggi, baik yang ingin pulang kampung atau yang  mau berlibur ke tempat tujuan wisata yang tentunya berpotensi menimbulkan kerawanan di bidang lalu lintas, baik darat, laut maupun udara. Ini yang perlu diantisipasi oleh semua stakeholder, baik di pusat dan daerah.

"Dan juga kerawanan yang paling utama sekali pada masa pandemi ini adalah kerawanan penularan," kata Tito.

Mendagri juga menyinggung soal potensi kerawanan yang dipicu oleh bencana hidrometeorologi. Sebab, BMKG telah memperingatkan kemungkinan akan banyak terjadi bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor. Mendagri minta semua stakeholder, baik di pusat dan daerah untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasinya. Potensi kerawanan lainnya adalah yang muncul dari tahapan Pilkada.

Khusus untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, kata Mendagri, digunakan dua rem. Dua rem itu, rem dalam dan rem luar. Rem luarnya adalah KPU, Bawaslu dan  Forkopimda yang mesti tegas menegakkan aturan-aturan agar tidak terjadi kerumunan dalam tahapan Pilkada.

"Yang kedua adalah rem dalam itu Bapak Menkopolhukam mengumpulkan semua Sekjen partai politik dan kemarin seluruh pasangan calon kita kumpulkan dan meminta mereka, bahkan sudah ada instruksi dari parpol untuk tidak boleh melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama kerumunan yang melampaui PKPU dan mereka juga akan memberikan sanksi, "katanya.

Rem luar dan rem dalam ini, lanjut Mendagri harus bekerja simultan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, sudah membuahkan hasil.  Sebab dari data yang ada,  dari 9.189 pertemuan terbatas sesuai PKPU yang diperbolehkan, hanya 256 pertemuan yang melebihi 50 peserta atau hanya 2,7 persen saja.

"Mudah-mudahan dengan rapat ini rekan-rekan Forkompinda semua setelah ini mohon untuk melakukan rapat identifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Bagaimana mencegah, ada mekanisme Kampung tangguh, Desa tangguh, RT tangguh, RW tangguh dan lain-lain," pungkasnya