Kondisi ini terjadi karena sejumlah program tidak berjalan maksimal akibat dampak pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, perubahan DKI Jakarta tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam.
"Jadi memang (APBD) mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," kata Taufik dalam keterangan yang dikutip redaksi, Kamis (22/10).
Mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pencairan dana pinjaman dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2020 dan tahun 2021.
DKI mengajukan dana pinjaman kepada pemerintah pusat mencapai Rp 12,5 triliun, namun dana dicairkan secara bertahap.
"Kami dapat pinjaman PEN, dari situ kami dalami dan tahun ini dapat Rp 3,2 triliun. Itu akan dipakai untuk enam kegiatan. Nanti ada infrastruktur kebudayaan dan sejumlah proyek-proyek yang ditetapkan 2020 lalu, namun terkendala karena Covid-19. Nah itu dibiayai memakai PEN," terang politikus Gerindra itu.
Adapun alokasi dana dicairkan untuk sejumlah program utama, di antaranya peningkatan infrastruktur pengendalian banjir senilai Rp 1.008.275.517.009, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum Rp 14.911.954.000.
Kemudian peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah Rp 91.675.000.000 peningkatan infrastruktur transportasi Rp 768.141.022.694, peningkatan infrastruktur pariwisata dan Kebudayaan (TIM) Rp 200 miliar, dan peningkatan infrastruktur olahraga (JIS) Rp 1.182.000.000.000.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Anggaran pendapatan belanja daerah prubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 diprediksi mengalami defisit sebesar 31,04 persen, dari semula Rp 87,9 triliun menjadi Rp 60,6 triliun. 
BERITA TERKAIT: