Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemprov Jatim Gelar Rakor Wujudkan Pilkada Tertib Dan Sesuai Protokol Covid-19

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Senin, 19 Oktober 2020, 22:56 WIB
Pemprov Jatim Gelar Rakor Wujudkan Pilkada Tertib Dan Sesuai Protokol Covid-19
Gubernur Jatim Khofifah saat gelar Rakor Pilkada/Ist
rmol news logo Pemprov Jatim bersama Forkopimda dan pemkab/ pemko  terus melakukan sinergi dan koordinasi secara komprehensif.

Tujuannya mewujudkan Pilkada serentak di 19 kab/kota di Jatim pada 9 Desember mendatang agar berlangsung dengan tertib, aman, damai dan lancar sesuai dengan protokol kesehatan. 

Gubernur Khofifah menyebutkan, ada beberapa hal penting yang perlu diwaspadai mengingat pelaksanaan Pilkada serentak ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Beberapa tahapan itu, mulai dari penerapan protokol kesehatan selama proses Pilkada, meningkatkan angka partisipasi pemilih, sampai dengan mengantisipasi berbagai kerawanan yang timbul serta menjaga protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada.

Khofifah mengatakan, untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, maka harus dipastikan bahwa menjaga saat tahap kampanye sampai dengan pemungutan suara, penghitungan suara sampai proses diumumkan perolehan suara dan pengumuman pemenang.

Selain itu, Khofifah ingin memastikan para petugas pemilu mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19.

Dirinya meminta agar Bupati/Walikota melakukan koordinasi teknis pelaksanaan rapid test atau swab test bagi para petugas tersebut. Hal ini terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan serta jangka waktu hasil pelaksanaan tes tersebut tidak kadaluarsa atau masih berlaku saat Pilkada.

“Menurut Kemenkes hasil rapid tes berlaku 14 hari. Monggo kita berbagi tugas mulai kapan rapid test para petugas ini akan dilakukan karena terkait berapa banyak tim nakes bisa didukung Bupati/Walikota. Jangan sampai pelaksanaannya terlalu mepet sehingga ketika Pilkada berlangsung hasilnya belum keluar,” katanya.

Terkait kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, lanjut Khofifah, ia meminta agar kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada dapat memberikan dukungan atau bantuan kepada kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan. Terutama di daerah-daerah yang memiliki masyarakat yang memiliki hak pilih dalam jumlah besar.

“Mohon kepada bupati/walikota terdekat jikalau ada daerah di sekitarnya dengan jumlah pemilih sangat besar dan jumlah tim petugas pilkada dalam jumlah besar butuh support, sekiranya memungkinkan bisa kita bantu tenaga kesehatan terutama untuk melakukan rapid test dan swab test bagi para petugasnya,” ungkapnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA