Didiskualifikasi KPU, Paslon Ilyas-Endang Minta Tim Dan Pendukung Tidak Terprovokasi

Ilyas Panji Alam/Net

Calon Bupati Ogan Ilir, HM. Ilyas Panji Alam meminta pendukungnya tidak terprovokasi meskipun KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi dirinya dari perhelatan Pilkada 2020.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir untuk tenang dan jangan terprovokasi," ujar Ilyas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10).

Menurut Ilyas, dirinya sudah menempuh langkah hukum dengan melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung. Sebab, ilyas merasa diberlakukan tidak adil, baik oleh KPU maupun Bawaslu Ogan Ilir. Dia juga meminta tim pemenangannya terus berikhtiar memperjuangkan keadilan.

"Kami meminta kepada seluruh Tim Pemenangan Ilyas-Endang untuk tenang, sabar, rapatkan barisan dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua," tandasnya.

Ilyas meyakini kejujuran dan keadilan akan memenangkan kebatilan dalam setiap momentum. Dan untuk itu, dia dan tim pemenangan akan terus berjuang melawan kezaliman.

"Setinggi-tinggi tipu muslihat dan rencana manusia, rencana Allah SWT lebih baik, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui," katanya.

Ilyas merupakan calon bupati petahana Ogan Ilir. Dia berpasangan dengan Endang PU Ishak dan mendapatkan nomor urut 2. Namun KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi paslon Ilyas-Endang. 

Ketua Tim Pemenangan Ilyas-Endang, Yulian Gunhar mengatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan kampanye sebab hal direkomendasikan Bawaslu kepada KPUD setempat tidak tepat dan tidak berdasar. 

"Pelaksanaan kampanye Tim Ilyas-Endang masih terus berjalan. Kita jaga soliditas, rapatkan barisan, tetap jaga kekompakan dan suasana kondusif di wilayah kita masing-masing," katanya.

Jika MA mengabulkan gugatan paslon Ilyas-Endang, paslon ini akan bertarung melawan paslon 01 Panca Akbar-Ardani. Panca merupakan putra Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.

KPU Ogan Ilir mendiskualifikasi Ilyas-Endang karena melakukan pelanggaran administrasi. Yaitu, melanggar Pasal 71 ayat 3 UU 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam pasal itu disebutkan larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Hingga Saat Ini, RSD Wisma Atlet Rawat 1.361 Pasien Covid-19
Nusantara

Hingga Saat Ini, RSD Wisma A..

26 Oktober 2020 02:02
Nama Anwar Sadad Menguat Pimpin DPD Gerindra Jawa Timur
Nusantara

Nama Anwar Sadad Menguat Pim..

26 Oktober 2020 01:28
Rektor President University: Saatnya Mengubah Pandemi Sebagai Peluang Mempertajam Kewirausahaan
Nusantara

Rektor President University:..

25 Oktober 2020 22:34
Hari Santri Nasional, NU Care Gelar Swab Test Gratis Untuk Santri Dan Guru Ngaji
Nusantara

Hari Santri Nasional, NU Car..

25 Oktober 2020 17:33
Jelang Libur Panjang, Penumpang Kereta Api Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan
Nusantara

Jelang Libur Panjang, Penump..

25 Oktober 2020 16:58
Satpol PP DKI Umumkan Denda PSBB Dua Pekan Kemarin Hampir Rp 100 Juta
Nusantara

Satpol PP DKI Umumkan Denda ..

25 Oktober 2020 15:00
Naila Novaranti Raih Rekor MURI Usai Terjun Payung Di Tujuh Benua
Nusantara

Naila Novaranti Raih Rekor M..

25 Oktober 2020 13:53
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, PSBB Transisi DKI Diperpanjang Hingga 8 November
Nusantara

Antisipasi Lonjakan Kasus Co..

25 Oktober 2020 12:44