Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Ridwan Kamil: Pengendalian Populasi Solusi Pembangunan Jabar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Rabu, 14 Oktober 2020, 21:23 WIB
Ridwan Kamil: Pengendalian Populasi Solusi Pembangunan Jabar
Guberur Jabar, Ridwan Kamil/RMOLJabar
rmol news logo Populasi dinilai menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa per tahun 2019.

Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.

Begitu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi narasumber web seminar Universitas Paramadina 'The Implementation of Regional Economy in West Java', Rabu (14/10).

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut," ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.

"Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya seperti mengurus dinamika sekelas negara," ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, Jabar sendiri memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

Selain populasi yang menjadi sumber dinamika pembangunan, Emil mengatakan, bahwa secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.

"Penduduk kami banyak tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola oleh 38 daerah. Sementara anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk," katanya.

Menurutnya, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.

"Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah," tuturnya.

Selain bicara dinamika pembangunan, Emil turut memaparkan keunggulan Jabar sebagai rumah bagi para investor sektor manufaktur. Ia menjelaskan, alasan Jabar diminati investor antara lain karena infrastruktur Jabar dibanding daerah lainnya dianggap terbaik sebagai pendukung investasi serta SDM yang sangat produktif.

"Jadi dari 100 persen industri di Indonesia, 60 persen memilih di Jabar. Ini salah satu keunggulan kami," ungkapnya.

"Setiap tahun investasi yang datang ke Indonesia nomor satunya selalu ke Jabar sehingga kami terus meningkatkan pelayanan agar investasi manufaktur itu tetap ke Jabar," tambahnya.

Selain itu, pariwisata dan pertanian juga menjadi sektor unggulan Jabar. Sementara pascapandemi Covid-19 yang turut berdampak terhadap ekonomi Jabar, pihaknya mengusung tujuh potensi ekonomi regional baru di Jabar.

Yaitu meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok khususnya ke kawasan Rebana, swasembada pangan, swasembada teknologi atau konversi manufaktur ke arah 4.0, mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan sebagai center of excellence kesehatan, ekonomi digital, penerapan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata lokal.

"Pasca Covid-19 kami memiliki tujuh potensi ekonomi baru yang harus diambil dan kita sudah siap," tandasnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA