"Bulan ini dibayar lagi, bila perlu segera lunas," kata Herman HN seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (1/10).
Herman mengatakan anggaran pilkada tidak ada masalah dan segera dibayar, yang penting pelaksanaannya sesuai dengan aturan.
"Yang penting pelaksanaannya bagus semua. Saya contohkan panwas, kalau di bawah terjadi pembiaran, ngapain ngasih dia honor. Nah, ini harus kita lihat juga," jelasnya.
Menurutnya, jika pembiaran politik uang dan membagikan sembako dilakukan, untuk apa memberikan honor ke Panwas.
"Inikan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Kita harus tegakkan aturan sesuai dengan undang-undang, dan PKPU," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan rilis hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 Agustus 2020, NPHD Bandarlampung masih di bawah 50 persen. KPU baru sebesar 41,03 persen dan Bawaslu baru cair sebesar 36.84 persen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: