Khofifah menjelaskan, bahwa data penduduk setiap 10 tahun sekali selalu diperbahuri. Sehingga, data tersebut menjadi data yang dinamik. Yakni, ketika dilakukan awal sensus penduduk memiliki 2 anak, tapi setelah 5 tahun anak bertambah menjadi 3.
Begitu juga dengan kepemilikan harta baik bergerak maupun tidak bergerak serta mobilitas penduduk. Data seperti itu yang harus diupdate.
"Hal semacam itu adalah dinamika yang harus segera dilakukan update oleh kita. Dengan akan berakhirnya sensus penduduk secara offline pada bulan September, keikutsertaan masyarakat dalam memberikan data terbaru harus dimaksimalkan," ujar Khofifah dikutip dari
Kantor Berita RMOLJatim.
Menurut Khofifah, sensus penduduk Indonesia 2020 sendiri merupakan pendataan penduduk yang mencakup jumlah penduduk, etnis, agama, pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain. Oleh sebab itu, keikutsertaan masyarakat dalam mengisi data sensus penduduk menjadi bagian penting dari kerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Khofifah mengatakan, dengan adanya bantuan data penduduk yang terupdate, maka presisi sebuah perencanaan yang dilakukan akan lebih akurat. Data sensus penduduk yang terupdate menjadi referensi dari seluruh perencanaan pembangunan mulai nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan.
"Dengan data sensus tersebut kita bisa melihat data dari titik paling detail," ujarnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut berpesan agar masing-masing kepala daerah mengecek data sensus penduduk secara offline di wilayahnya. Sensus penduduk secara offline sendiri akan berakhir dua hari lagi.
"Data sensus penduduk 2020 menentukan tingkat signifikansi dari semua proses pembangunan," lanjutnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: