Seorang Pengacara Surati Jokowi, Minta Kepala BBPOM Semarang Dicopot

Pengacara Yosep Parera akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala BBPOM/RMOLJateng

Surat resmi akan dikirimkan seorang pengacara bernama Yosep Parera kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan untuk meminta Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dicopot.

Yosep mengutarakan permintaan pencopotan tersebut karena menilai kepala BBPOM Semarang tidak menaati aturan hukum yang berlaku di dalam hukum acara pidana.

Permohonan pencopotan tersebut dilakukan berdasarkan fakta hukum terhadap kliennta AS terhadap penggeledahan, penyitaan dan pengeluaran Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dinilainya cacat hukum.

"Dari tidak adanya saksi saat penggeledahan dari warga setempat. Yang ada hanya stempel dari ketua RT. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Di dalam berita acara penyitaan juga tidak memenuhi syarat karena tidak ada tandan tangan dari ketua RT maupun saksi," ujar Yosep Parera seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (24/9).

Yosep juga menyebut, dalam proses penggeledahan dan penyidikan BBPOM Kota Semarang memakai dasar hukum surat perintah penyidikan, harusnya memakai surat perintah penyelidikan. Hal yang sama juga terjadi dalam SPDP yang diterbitkan oleh BBPOM Kota Semarang.

"Di dalam surat SPDP yang diterbitkan klien kami sudah dijadikan tersangka,  padahal penyidikan adalah proses hukum untuk menemukan barang bukti dan mengumpulkan alat bukti dan peristiwa pidana untuk mengumpulkan dapat tidaknya seseorang dijadikan tersangka. Nah ini baru dimulainya penyidikan kok klien saya sudah ditulis tersangka dalam SPDP," terangnya.

Selain itu, surat penetapan tersangka untuk klienya yang dikeluarkan pada 18 September lalu bisa dilakukan jika sudah ada proses penyelidikan dan penyidikan.

"Karena semua proses ini salah dan kami melihat kesalahan prosedur, maka  kami melakukan gugatan praperadilan yang sudah didaftarkan, meliputi terhadap penggeledahan, terhadap penyitaan dan terhadap penetapan tersangka yang menurut kami melanggar pasal 77 KUHP Jo putusan MK," tambah Yosep Parera.

Yosep juga menambahkan, tim kuasa hukumnya sudah bertemu dengan kepala penyidik BBPOM untuk menyerahkan surat pemberitahuan bahwa pihaknya melakukan upaya praperadilan.

"Untuk menghormati praperadilan, maka kami mohon pemeriksaan sebagai tersangka diberhentikan sampai putusan praperadilan keluar," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Hingga Saat Ini, RSD Wisma Atlet Rawat 1.361 Pasien Covid-19
Nusantara

Hingga Saat Ini, RSD Wisma A..

26 Oktober 2020 02:02
Nama Anwar Sadad Menguat Pimpin DPD Gerindra Jawa Timur
Nusantara

Nama Anwar Sadad Menguat Pim..

26 Oktober 2020 01:28
Rektor President University: Saatnya Mengubah Pandemi Sebagai Peluang Mempertajam Kewirausahaan
Nusantara

Rektor President University:..

25 Oktober 2020 22:34
Hari Santri Nasional, NU Care Gelar Swab Test Gratis Untuk Santri Dan Guru Ngaji
Nusantara

Hari Santri Nasional, NU Car..

25 Oktober 2020 17:33
Jelang Libur Panjang, Penumpang Kereta Api Diimbau Rapid Test H-1 Keberangkatan
Nusantara

Jelang Libur Panjang, Penump..

25 Oktober 2020 16:58
Satpol PP DKI Umumkan Denda PSBB Dua Pekan Kemarin Hampir Rp 100 Juta
Nusantara

Satpol PP DKI Umumkan Denda ..

25 Oktober 2020 15:00
Naila Novaranti Raih Rekor MURI Usai Terjun Payung Di Tujuh Benua
Nusantara

Naila Novaranti Raih Rekor M..

25 Oktober 2020 13:53
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, PSBB Transisi DKI Diperpanjang Hingga 8 November
Nusantara

Antisipasi Lonjakan Kasus Co..

25 Oktober 2020 12:44