Patut Dipertanyakan, Sebuah Desa Di Lahat Hanya 10 KK Yang Terima BLT

Aksi unjuk rasa Formas di depan Gedung DPRD Lahat/RMOLSumsel

Puluhan warga mengatasnamakan Forum Masyarakat Sukajadi (Formas) asal Desa Sukajadi, Kecamatan Pseksu, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Selasa (15/9). Mereka mempertanyakan mekanisme alokasi dana bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa.

Selang beberapa menit berorasi secara damai, para pendemo diterima langsung Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lahat, Nizaruddin, didampingi Wakil Ketua, Ardiansyah, dan para anggota komisi.

Koordinator Aksi Formas, Armando Dwi Saputra mengatakan, pihaknya menyayangkan dana BLT yang diterima masyarakat Sukajadi. Sebab, dari total 428 KK, hanya 10 kepala keluarga (KK) yang menerima BLT.

“Di mana letak keadilannya? Untuk itulah, kami datang ke Gedung Wakil Rakyat ingin mempertanyakan hal tersebut,” ungkapnya.

Sebab, sambung dia, dari hasil pendataan yang dilakukan, setidaknya ada 50 KK warga desa berhak menerima bantuan BLT tersebut.

“Di sinilah kami mengadu, dan alhasil berharap kepada pihak pemerintah dan DPRD, agar membantu masyarakat yang belum mendapatkan BLT,” tandas Armando, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lahat, Ekman Mulyadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Otdes dan Aset Desa Yanuarsyah, menerangkan bahwa kasus Desa Sukajadi ini baru pertama kali terjadi. Biasanya, hal-hal serupa bergejolak saat pembagian tahap 1 atau 2.

“Ini malah, pembagian BLT tahap Ke-6 telah selesai. Hanya saja, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPMD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), apakah masih bisa memungkinkan diberikan bantuan,” bebernya.

Nizaruddin menyampaikan, permasalahan ini baru mencuat ketika dana BLT Tahap Ke-6 selesai dibagikan kepada 10 warga penerimanya.

“Dan menurut pengakuan sisa dana desa tinggal 15 persen lagi. Apabila bisa memungkinkan, kiranya dapat dialokasikan di program padat karya tunai,” paparnya.

Dirinya berharap, kepada jajaran Inspektorat, DPMD, dan Camat Pseksu dapat memanggil kepala desa (kades) bersangkutan duduk satu meja, temukan formulasi tepat sehingga penduduk yang belum terima bisa menikmatinya juga.

“Panggil kades, minta klarifikasinya mengenai berapa lagi sisa dana desa, supaya warga yang belum dapat, diperkerjakan di padat karya, dan persoalan ini tidak menjadi konflik berkepanjangan, tinggal kebijakan dari kades itu sendiri,” pungkas Nizaruddin.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Wisma Atlet Pindahkan 34 Fasilitas Ruang ICU Ke RS Universitas Indonesia
Nusantara

Wisma Atlet Pindahkan 34 Fas..

26 September 2020 18:57
Mundurnya Akmal Taher Indikasi Ada Kesalahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia
Nusantara

Mundurnya Akmal Taher Indika..

26 September 2020 17:49
Bertambah 4.494 Kasus, Total 271.339 Orang Terjangkit Covid-19
Nusantara

Bertambah 4.494 Kasus, Total..

26 September 2020 16:11
Sambut Pjs Gubernur Sulut, Olly Dondokambey: Selamat Bekerja Pak Agus Fatoni, Kita Gantian Sementara
Nusantara

Sambut Pjs Gubernur Sulut, O..

26 September 2020 11:37
Anwar Abbas Setuju Wacana Sumatera Barat Diganti Jadi Provinsi Minangkabau
Nusantara

Anwar Abbas Setuju Wacana Su..

26 September 2020 10:43
Eddi Widiono Dukung VBL Wujudkan Koridor Listrik NTT-Jawa
Nusantara

Eddi Widiono Dukung VBL Wuju..

26 September 2020 09:34
Hari Ini, Airlangga Kampanye
Nusantara

Hari Ini, Airlangga Kampanye..

26 September 2020 07:59
Dinas PUPR Kalsel Bangun Akses Jalan Menuju Makam Datu Kelampayan Target Selesai 2024
Nusantara

Dinas PUPR Kalsel Bangun Aks..

26 September 2020 07:31