Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Merasa Didiskriminasi, Ratusan Guru Swasta Demo Tuntut Bansos

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Kamis, 10 September 2020, 19:09 WIB
Merasa Didiskriminasi, Ratusan Guru Swasta Demo Tuntut Bansos
Unjuk Rasa Guru Swasta Kabupaten Bekasi/RMOLJabar
rmol news logo Ratusan guru sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, melakukan aksi untuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (10/9).
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Dalam aksi ini, sedikitnya terdapat empat poin tuntutan yang disampaikan, yakni meminta Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) kepada sekolah swasta seperti sekolah negeri, kemudian meminta adanya pemberian Bantuan Sosial (bansos) atau honor bagi guru swasta Kabupaten Bekasi.

Para pendemo juga meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri dibatasi, serta meminta pemerintah Kabupaten Bekasi segera membuat Perda Pendidikan.

“Kita mendapat masukan dari beberapa guru swasta baik itu Paud, TK, SD, SMP swasta dalam naungan BMPS. Tuntutan kami tidak masuk dalam anggaran Pemda tahun 2020, maka kami melakukan aksi unjuk rasa ini,” beber Ketua BMPS Kabupaten Bekasi, Komarudin dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Padahal, ia mengaku sudah tiga kali melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi agar tuntutan mereka dipenuhi. Namun hingga kini tak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan. Demonstasi pun dinilai menjadi jalan terakhir yang bisa mereka lakukan.

“Kami sudah memulai dengan pendekatan persuasif. Kami menuntut mendapatkan Bosda karena selama ini hanya ada di negeri, tidak ada di swasta. Kemudian bansos untuk guru swasta yang ada di Kabupaten Bekasi, kita berusaha supaya tidak ada diskriminasi, walaupun angkanya tidak harus sama kita tidak masalah. Masa guru honorer swasta diberikan Jastek sampai Rp 2,4 juta, kita guru honorer swasta sepeser pun tidak,” ungkapnya.

Setelah melakukan aksi unjuk rasa, perwakilan demonstan akhirnya diberi kesempatan untuk beraudiensi dengan pihak pemerintah Kabupaten Bekasi dan disepakati ada beberapa tuntutan mereka yang bisa dipenuhi.

“Hasil kesepakatan tadi kami dapat Rp 800 ribu per empat bulan atau dua ratus ribu sebulan. Memang jauh dari yang kita harapkan, tapi ya mau gimana lagi, kita terima saja,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA