KPU Surabaya Didesak Umumkan Nama Paslon Yang Positif Covid-19, Ini Alasannya

Kantor KPU Surabaya/Net

Pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya yang memastikan ada salah satu bakal pasangan calon (Bapaslon) walikota dan calon wakil walikota Surabaya yang positif Covid-19, memantik banyak reaksi dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari advokat muda M Sholeh, yang mendesak agar KPU menyebut nama Bapaslon yang dimaksud. Bukan sekadar menyebut ada yang positif dan merahasiakan namanya. Sebab banyak dampak yang akan timbul jika KPU tak mengumumkan nama Bapaslon.

“Patut disesalkan, jika KPU merahasiakan siapa calon yang telah positif Covid-19. KPU harus transparan jika ada yang positif Covid-19. Jika tidak menyebut nama, jangan-jangan bilangnya sudah isolasi diri, tapi tidak tahunya keliling kampung. Orang tidak tahu jika Paslon tersebut ternyata positif Covid-19. Ini kan bahaya,” ujar Sholeh kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (9/9).

Seperti diketahui, KPU Surabaya sudah mengumumkan ada calon kepala daerah di Kota Surabaya yang positif Covid-19.

Sesuai ketentuan, tes kesehatan calon yang terpapar Covid-19 harus ditunda sampai pekan depan. Akibatnya, pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang harusnya berlangsung 8-9 September 2020 hanya diikuti bakal calon Walikota Eri Cahyadi dan bakal calon Wakil Walikota Armuji.

Menurut Sholeh, KPU harus segera mengumumkan ke publik bapaslon yang positif Covid-19. Terlebih, status positif Covid-19 tidak menggagalkan mereka sebagai calon.

“Ini soal sakit. Harus diselamatkan calonnya, orang yang ada di sekitar calon dan orang-orang yang sudah kontak dekat dengan calon,” ungkapnya.

Sholeh juga menyarankan agar KPU segera melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk melakukan tracing kepada orang-orang yang sudah bersentuhan dengan Bapaslon positif Covid-19 tersebut. Seperti mulai dari pegawai KPU, pengurus partai, pendukung, serta relawannya.

“Kami sangat sesalkan karena saat dia mendaftar dia datang bersama rombongan. Siapa yang menjamin saat bertemu pendukung mereka tidak salaman? Siapa yang menjamin saat bertemu pendukung mereka tidak kontak fisik secara dekat?” tuturnya.

Pengacara yang pernah memenangkan gugatan MK tentang suara terbanyak dalam pemilu ini mengatakan, positif Covid-19 tidak dianggap memalukan. Sebab Covid-19 bisa menimpa siapa saja. Bisa pasangan calon, pejabat, orang jalanan, hingga petinggi negara.

“Yang menjadi catatan saya, sejak awal bapaslon beserta pendukung banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Seharusnya, jauh-jauh hari bapaslon melakukan tes swab sebelum mendaftar ke KPU. Tapi sayangnya baru setelah mendaftar ada kewajiban tes swab. Ini yang saya sayangkan,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Pesan May Day Airlangga Hartarto

Sabtu, 01 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Politik Labelisasi & Kepuasan Publik

Selasa, 04 Mei 2021
Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021

Artikel Lainnya

Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H Pada 11 Mei 2021
Nusantara

Kemenag Gelar Sidang Isbat A..

06 Mei 2021 00:12
Tito Putuskan Perpanjang PPKM Mikro Di 30 Provinsi
Nusantara

Tito Putuskan Perpanjang PPK..

05 Mei 2021 20:21
Dimulai Dari Papua Hingga Sumatera, NU CARE Salurkan Zakat Fitrah Dari Tokopedia Salam
Nusantara

Dimulai Dari Papua Hingga Su..

05 Mei 2021 19:25
Antisipasi Mudik Lebaran, 158 Titik Penyekatan Di Jabar Beroperasi Besok
Nusantara

Antisipasi Mudik Lebaran, 15..

05 Mei 2021 18:59
Jakarta Resmi Berlakukan SIKM, Begini Cara Mengurusnya
Nusantara

Jakarta Resmi Berlakukan SIK..

05 Mei 2021 17:04
Antisipasi Penyebaran Varian Baru Covid-19 India, Gubernur Banten Minta Petugas Lebih Tegas
Nusantara

Antisipasi Penyebaran Varian..

05 Mei 2021 16:47
Tak Terima THR Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara
Nusantara

Tak Terima THR Secara Penuh,..

05 Mei 2021 15:48
Ratusan Paket Lebaran Dan THR Dibagikan IIPG Kepada Tenaga Kesehatan
Nusantara

Ratusan Paket Lebaran Dan TH..

05 Mei 2021 15:08