Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).
"Inilah bom waktu itu, pemerintah sejak awal seharusnya mendengar saintis, kebijakan Anies tetap lebih baik daripada tetap melonggarkan aktivitas warga," ujarnya.
Apalagi, kata Dedi, pemerintah pusat harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan di saat kasus positif Covid-19 sudah lebih dari 200 ribu orang.
"Ketegasan pemerintah diperlukan untuk menekan angka sebaran pandemi, tidak ada pilihan lain kecuali fokus pada prioritas kesehatan, dengan merelakan sedikit kerugian ekonomi, tetapi kesehatan dipertahankan, maka ekonomi akan di dapat," jelas Dedi.
Sejauh ini pemerintah lebih mengutamakan menyelamatkan ekonomi yang ternyata terbukti gagal. Ekonomi tidak tergapai, kesehatan luruh juga.
Namun demikian, Dedi berharap agar PSBB di DKI Jakarta harus benar-benar dibuat secara regulatif. Di mana, pembatasan aktivitas bukan lagi berstatus permintaan atau imbauan.
"Tetapi benar-benar larangan dan memiliki konsekuensi hukum," pungkas Dedi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: