Mengintip Gedung Arsip Statis Dan Tsunami Aceh

Gedung ini terdiri dari empat lantai. Lantai pertama dijadikan perkantoran, sedangkan sisanya dijadikan depo arsip. Di gedung ini, bersemayam lebih dari 80 ribu data.

“Awalnya kami ingin arsip-arsip ini dibawa ke Jakarta,” ujar Kepala ANRI Aceh, Muhammad Ikhwan dilansir Kantor Berita RMOLAceh, Minggu (30/8).

Keinginan untuk dibawa ke Jakarta terhenti saat mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada tahun 2009 silam meminta dokumen tetap disimpan di Aceh. Atas dasar itulah, Arsip Nasional Indonesia tidak jadi memindahkan arsip itu dan membangun gedung khusus untuk menyimpan arsipnya di Aceh.

Di gedung ini, kata Ikhwan, tersimpan bukti sejarah peradaban orang Aceh, terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana ganda, gempa bumi dan tsunami. Setelah bencana ganda pada akhir Desember 2004, Aceh menjadi sorotan dan menerima banyak bantuan dari seantero dunia.

Seluruh bukti otentik pembangunan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu tersimpan di gedung ANRI Aceh. Rekaman pembangunan, arsip atau informasi dalam bentuk corak apa pun, film, foto, video, dan yang dihasilkan dalam proses kegiatan tersebut tersimpan di gedung itu.

“Arsip bukan sekadar dokumen saja, tapi lebih dari itu,” kata Ikhwan.

Secara khusus, Ikhwan memberikan pujian terhadap Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Menurut Ikhwan, Badan setingkat menteri yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto itu bertugas membangun kembali Aceh dan Nias, Sumatera Utara, dua daerah yang paling merasakan dampak bencana ganda itu.

Pekerjaan yang dilakukan Kuntoro jelas bukan pekerjaan mudah. Ini adalah sejarah penting yang melekat di Aceh dan menjadi rujukan seluruh dunia. Sama seperti keberadaan gedung yang dikelolanya, Ikhwan mengatakan tidak ada gedung lain yang dibangun ANRI di daerah lain.

“Gedung seperti ini hanya ada di Aceh. Di sini tersimpan dokumen penting proses penyelamatan, proses rehabilitasi, catatan bantuan dunia, dan semua menjadi satu kekuatan besar untuk membantu membangun kembali Aceh dan Nias,” jelas Ikhwan.

Di gedung ini, kata Ikhwan, 99 persen pekerja berasal dari Aceh. Dia juga mempersilakan masyarakat yang berkepentingan terhadap arsip Aceh datang dan mengakses dokumentasi yang tersimpan rapi di dalamnya. Gedung ini dibangun terpisah dari kawasan permukiman, karena fungsinya sebagai bangunan depo arsip.

Seperti dikutip dari laman lpse.kemenkeu.go.id, bangunan ini mulai dikerjakan pada 2 Maret 2019 sesuai dengan jadwal penandatanganan kontrak pendirian gedung yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan berkantor di Banda Aceh. Nilai bangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu mencapai Rp 52,6 miliar.