Azis mengatakan, Pemkot Cirebon tidak ikut terlibat dalam hal penentuan takhta Kesultanan Kasepuhan setelah wafatnya Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat.
Hanya saja, kata Azis, Pemkot Cirebon meminta kepada semua pihak yang terlibat dapat menempuh cara-cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kita tidak sampai terlibat untuk menentukan sah atau tidak sah terkait takhta Kesultanan Kasepuhan. Tapi kita akan menjaga kota Cirebon, termasuk Keraton sebagai aset cagar budaya,†ucapnya, Kamis (27/8), dilansir
Kantor Berita RMOLJabar.
Ditambahkan Azis, beberapa pihak yang terlibat dalam polemik takhta Kesultanan Kasepuhan sejatinya memiliki tujuan yang baik. Yakni ingin membuat Kesultanan Kasepuhan menjadi lebih baik lagi.
Hal tersebut diungkapkan Azis usai melakukan pertemuan dengan beberapa pihak yang dimaksud. Di antaranya PRA Luqman Zulkaedin, Raden Rahardjo Djali, dan Raden Heru Rusyamsi Arianatareja atau Pangeran Kuda Putih.
“Niat yang baik ini harus dilakukan dengan cara-cara yang baik agar hasilnya juga baik,†ujar Azis.
Di samping itu, imbuh Azis, menjelang dilaksanakannya prosesi penobatan Sultan melalui upacara Jumenengan di Keraton Kasepuhan pada Minggu (30/8), pihaknya juga mengimbau agar tidak ada pengerahan massa.
“PRA Luqman yang akan Jumenengan tidak perlu membawa massa untuk mengawal. Begitu juga dengan pihak-pihak yang lainnya,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kekisruhan yang terjadi di lingkungan Keraton Kasepuhan membuat Walikota Cirebon, Nashrudin Azis, ikut turun tangan. Secara tegas dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam polemik Kesultanan Kasepuhan Cirebon dapat menjaga kondisi tetap kondusif. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: