Masyarakat Mabar Dukung Program Percepatan Pembangunan Destinasi Super Premium Di Labuan Bajo

Ketua aksi Florianus Surion Adu mengatakan, kebijakan yang digagas pemerintah dari semua tingkatan itu adalah anugerah bagi masyarakat Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Florianus menilai, dengan semakin banyak pembangunan di Labuhan Bajo otomatis semakin sejahtera masyarakatnya.

”Rencana pembangunan infrastruktur, penetapan kawasan ekonomi khusus serta pembangunan sarana wisata di Labuhan Bajo berjalan dengan baik, sepenuhnya kami dukung segala kebijakan Bapak Presiden di sini," ujar Florianus Surion Adu, dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Deklarasi tersebut disampaikan di depan Kantor DPRD Manggarai Barat. Peserta aksi terdiri dari Sekretariat Bersama Pemuda Masyarakat Manggarai barat (SETBER PM-MB), Himpunan Nelayan Bersama Kecamatan Komodo (NUANSA), Komite Aliansi Masyarakat Manggarai Barat (KAM-MB).

Angkatan Muda Pro Reformasi Manggarai Barat (AMPAR), Gerakan Masyarakat Anti Tambang Manggarai Barat (GERAM), Gerakan Perempuan Membangun (EMBUN), Forum Multi Kultur Membangun (FMKM) Manggarai Barat dan Komunitas Pelaku Pariwisata Manggarai Barat.

Menyinggung soal suara komentar miring atas percepatan pembangunan di Mabar, Florianus menyebut itu tidak benar.

”Kita dapat melihat indikator sementara pembangunan Labuan Bajo dari banyaknya investor yang membuka usahanya di Labuan Bajo. Jika ada orang atau kelompok yang suaranya negatif terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, itu tidak mewakili masyarakat Manggarai Barat," katanya.

Dalam aksi tersebut mereka juga menyampaikan sikap. Adapun 10 sikap masyarakat Manggarai Barat dalam mendukung pemerintah adalah:

Pertama, mendukung Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres 32/2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Manggarai Barat, pemerintah provinsi serta peran serta masyarakat Labuhan Bajo–Flores.

Kedua, mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya–Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo dengan catatan tetap dipastikan bahwa kegiatan pembangunannya berada di zona pemanfaatan wisata daratan Taman Nasional Komodo yang berdasarkan analisa dan kajian mengacu peraturan perundang-undangan.

Ketiga, mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menerapkan carrying capacity dalam kawasan Taman Nasional Komodo terutama dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfataan wisata laut demi keberlangsungan sumberdaya alam beserta ekosistemnya.

Keempat, mengajak seluruh jajaran Forkopimda Manggarai Barat serta DPRD Manggarai Barat untuk meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOPLBF di Labuhan Bajo.

Kelima, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya-Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo yang tanpa alasan dan kajian rasional serta pertimbangan yang konstruktir demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyrakat.

Keenam, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat pariwisata Labuhan bajo yang hendak membubarkan BOPLBF dengan menggunakan alasan abal-abal dan memfinnah BOPLBF sebagai badan otoriter pusat yang mencaplok hak rakyat lokal dan kewenangan pemerintah daerah.

Ketujuh, mendesak DPRD Manggarai Barat agar tidak melegitimasi kelompok yang menolak pembangunan destinasi super premium yang dicanangkan pemerintah pusat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat.

Kedelapan, mendukung terselenggaranya KTT G-20 dan Asian Summit tahun 2023 yang rencananya dilaksanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo–Manggarai Barat.

Kesembilan, mendesak Polres Manggarai Barat untuk menindak tegas pihak-ihak yang dengan sengaja memprovokasi masyrakat dengan berbagai asumsi dan hoax yang tidak berbasikan data serta fakta terkait kebijakan pemerintah pusat yang tentunya menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, hubungan sosial sesama warga masyarakat di Labuhan Bajo dalam pembangunan serta terwujudnya destinasi super premium di Labuhan Bajo.

Kesepuluh, memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Taman Nasional Komodo dan BOPLBF yang tetap menjalankan fungsinya sebagai representasi pemerintah pusat demi kemajuan dan kemandirian serta menjaga daya dukung kawasan konservasi Taman Nasional Komodo sebagai magnet yang memberi multiplayer effect bagi ekonomi masyarakat, naik masyarakat dalam kawasan maupun masyarakat di Labuhan Bajo serta industri pariwisata di NTT pada umumnya.