Dugaan Ijazah Palsu Di Pilkada Halmahera Selatan Harus Diusut Tuntas

"Kami menduga, ijazah salah satu calon bupati adalah palsu. Ini harus diselidiki. Jangan sampai ini merusak citra positif pilkada," kata seorang warga Halmahera Selatan, Juri Muhdi dalam keterangan tertulis (Senin, 10/8).

Temuan dugaan ijazah palsu itu atas nama Usman Sidik di tingkat SMA, yaitu di SMA swasta Muhammadiyah, Ternate dengan nomor induk 2484.

"Kecurigaan kami sangat mendasar pada dugaan ijazah palsu ini. Kami temukan beberapa kejanggalan," ujar Juri yang tidak merinci.

Dugaan ijazah palsu pertama kali terungkap di media sosial, Facebook.

Menurut Juri, kasus ini akan segera dilaporkan baik itu ke KPU setempat maupun pihak kepolisan. Karena dugaan ijazah ini harus diusut tuntas.

"Kami juga akan menanyakan langsung ke pihak sekolah untuk memastikan ini," sebutnya.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul meminta KPU Halmahera Selatan selaku regulator penyelenggara harus aktif menindaklanjuti dugaan pemalsuan ijazah. Sebab, ini sebuah syarat penting agar demokrasi tidak cacat dikemudian hari.

"Apalagi Polri dan Bawaslu sudah MOU punya Gakkumdu soal penanganan hukum terpadu terkait pelanggaran pemilu," kata Adib saat dihubungi wartawan.

Kedua, lanjut Adib, KPU setempat juga wajib memastikan bahwa demokrasi tidak dikorupsi. Kontestasi harus dipastikan fair dengan kejujuran tanpa tindakan tercela dari calon kepala daerah.

"Ini penting agar demokrasi dimaknai sebuah proses politik yang mendidik masyarakat dengan sikap bersaing sehat. Nah, kalau prosesnya tidak baik, gimana mau mendapatkan pemimpin yang kredibel," tutupnya.

Usman Sidik yang berpasangan dengan Bassam Kasuba sejak awal tidak menerima tudingan itu. Usman Sidik melalui tim pengacara sudah melaporkan pemilik akun FB yang mengunggah status dugaan pencemaran nama baik, dengan menuduh salah satu calon bupati di Halsel memiliki ijazah palsu.