40 Hari Jalan Kaki, Jokowi Diminta Buka Pintu Istana Dan Berpihak Ke Petani Deli Serdang

Aksi jalan kaki petani asal Deli Serdang ke Jakarta/Net

Ratusan petani Desa Simalingkar dan Desa Mencirim dari Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya sampai di Jakarta setelah berjalan kaki selama 40 hari dari Deli Serdang untuk melakukan aksi di Istana Negara.

Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) Desa Simalingkar dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, berangkat dari Deli Serdang sejak 25 Juni 2020.

Para petani ini menuntut lahan dan tempat tinggal mereka yang digusur oleh BUMN, PT Perkebunan Nusantara II (Persero) atau PTPN II.

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara, Edysa Girsang mewakili solidaritas perjuangan petani asal Sumut ini menyampaikan, PTPN II telah menggusur lahan yang berkonflik di Desa Simalingkar seluas 854 hektare, dan area petani di Desa Mencirim seluas kurang lebih 80 hektare.

"Sekarang lahan pertanian dan rumah tempat tinggal mereka sudah rata akibat digusur," kata Edysa Girsang dalam keteranganya, Sabtu (8/8).

Dia menjelaskan, lahan yang digusur oleh PTPN II di Desa Simalingkar berdasarkan HGU No. 171/2009, sedangkan Desa Mencirim atas dasar HGU No. 92/2004.

Padahal, Edysa menekankan, tanah yang diklaim oleh PTPN II tersebut merupakan milik kakek nenek mereka sejak zaman Belanda dulu dan banyak yang sudah bersertifikat.

Edysa menambahkan, konflik antar petani dan PTPN II sudah berlangsung lama, bahkan pada 2012 yang lalu sempat terjadi korban antara petani dan PTPN II akibat konflik. Dalam mempertahankan haknya, para petani sudah mengadu ke pemerintah dan berbagai instansi setempat, namun tidak ada hasil.

"Jadi inilah jalan mereka memperjuangkan hidup bagi masa depan dengan jalan kaki ke Jakarta untuk menemui Presiden," ucap Edysa.

Dia juga menyampaikan, dalam aksi kali ini, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan oleh para petani selain intinya meminta agar keadilan ditegakan. Yaitu, meminta Presiden Joko Widodo berpihak pada para petani agar mereka kembali hidup normal dan sejahtera, dengan memberikan jaminan yang tegas kepada para petani.

Kemudian, meminta pertanggungjawaban PTPN II untuk mengembalikan rumah serta lahan harta milik mereka. Mengadili dan mempenjarakan para investor dan oknum-oknum yang terlibat menyengsarakan rakyatnya.

"Tanah untuk rakyat dan bagi kesejahteraan rakyat," demikian Edysa menyampaikan tuntutan para petani.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Wagub DKI Positif Covid-19, Tertular Dari Staf
Nusantara

Wagub DKI Positif Covid-19, ..

29 November 2020 18:23
Raih Segudang Prestasi Di Era Anies, Pemprov DKI Diminta Tetap Rendah Hati
Nusantara

Raih Segudang Prestasi Di Er..

29 November 2020 07:51
MAA: Adat Aceh Alami Degradas Nilai
Nusantara

MAA: Adat Aceh Alami Degrada..

29 November 2020 04:25
Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1.260 Dihiasi Penghargaan MURI
Nusantara

Hari Jadi Kabupaten Malang k..

29 November 2020 02:43
Dianggap Tidak Terbuka Soal Kondisi Habib Rizieq, RS Ummi Bogor Terancam Ditutup
Nusantara

Dianggap Tidak Terbuka Soal ..

29 November 2020 01:24
Kunker Ke Papua, Panglima TNI Minta Masyarakat Tidak Lengah
Nusantara

Kunker Ke Papua, Panglima TN..

28 November 2020 23:43
Majelis Habaib Jabar Serukan Umat  Aktif Merajut Persatuan Bangsa
Nusantara

Majelis Habaib Jabar Serukan..

28 November 2020 22:45
Tim Sukses Dan Kerabat Dilibatkan Jadi Tim Pembangunan, Dedi Kurnia: Ridwan Kamil Praktikkan Nepotisme
Nusantara

Tim Sukses Dan Kerabat Dilib..

28 November 2020 20:39