Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-IPB) itu mengatakan, ada problem pendataan yang terdapat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat dengan data yang dimiliki pemerintah desa.
"DTKS mengingatkan kita bahwa problematika yang terjadi adalah data yang diberikan pemerintah dan data riil yang dimiliki oleh orang desa tidak sama," ujar Sofyan Sjaf dalam diskusi virtual Populi Center Smart FM bertajuk "Menanti Gebrakan Komite Pemulihan Ekonomi", Sabtu (25/7).
Persoalan inilah yang menurut Sofyan Sjaf menjadikan penyaluran BLT desa sulit dikerjakan oleh otoritas pemerintah setempat. Karena pemerintah pusat tidak memperbaharui atau kurang update data masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Kalau pun juga BLT dilakukan maka desa enggak siap dengan datanya," sambungnya.
Berdasarkan hasil kajian lembaganya, Sofyan Sjaf menyebutkan persentase ketidaksesuaian data yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat.
"Riset saya menyatakan, 47,13 persen kebenaran data yang dimiliki pemerintah, 57 persen salah," paparnya.
Oleh sebab itu, Sofyan Sjaf menyarankan agar pemerintah membuat langkah-langkah strategis untuk menangani krisis ekonimi yang merupakan dampak dari krisis kesehatan sekarang ini. Sebab jika itu tidak dilakukan, maka akan mempersulit rakyat.
"Tatangan ekonomi apa yang harus dilakukan adalah kembali ke desa, bangun pertanian, rekrut pemuda desa, tempatkan mereka menjadi socialpreneur, kemudian Kementan dan Kemendes harus turun ke bawah. Dan yang terpenting leadershipnya paham atau tidak," ungkapnya.
"Kalau begini kondisinya ini akan berbahaya kalau menurut saya," tutup Sofyan Sjaf menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dari segi Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat pandemik virus corona baru (Covid-19) dikritisi pengamat pertanian dan pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf. 
