Ketua KPK Firli Bahuri Apresiasi Penanganan Covid-19 Di Bangka Belitung

"Covid-19 ini bukan bencana biasa, tidak hanya di Indonesia tetapi tidak kurang dari 216 negara di dunia ikut terpapar, dan ini menjadi kesulitan bagi kita semua," ujar Firli, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/7).

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri berpesan agar gubernur, bupati, wali kota, forkopimda, ASN, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya betul-betul berupaya maksimal untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Dampak yang diberikan Covid-19 sangat luar biasa hingga membuat iklim usaha akan mundur, pertumbuhan ekonomi akan turun tajam, dan mengancam keselamatan jiwa manusia.

"KPK berkeliling Indonesia saat ini untuk berpesan kepada masyarakat kita. Dalam kondisi saat ini, kita semua harus menanggung bersama 'share the pain', bahwa kita semua terdampak pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah fokus menangani Covid-19 dengan menganggarkan dana sebesar Rp. 700,20 triliun dengan menangani beberapa program seperti kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral K/L dan pemda.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menguraikan beberapa langkah antisipasi dalam pemberian bantuan sosial terutama di masa pandemik ini.

Pertama, melakukan koordinasi dengan Menko PMK, Kemensos, Kemendagri, Kemenag, Kemendes, dan Kemendikbud untuk penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); Kedua, sesuai surat edaran KPK yakni penggunaan DTKS sebagai rujukan, pendataan lapangan boleh dilakukan, kesesuaian data DTKS-Kemensos; Ketiga, rekomendasi mengenai keterbukaan data penerima, penyediaan saluran, dan pengaduan masyarakat.

Mengenai korupsi, disebutkan bahwa kasus korupsi meningkat saat ada pengadaan barang dan jasa, mengeluarkan izin, dan saat tahun politik.

"KPK selalu mengingatkan dalam fungsi pencegahannya, untuk jangan coba-coba melakukan korupsi, terlebih untuk dana penanganan pandemi Covid-19. Karena KPK akan menuntut berat pelaku korupsinya," ujar ketua KPK mengingatkan.

Berdasarkan kajian, bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) tak membuat seseorang berhenti korupsi karena hanya menimbulkan rasa takut dan mencari cara lain. Sehingga KPK membuat strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak ingin melakukan korupsi, pencegahan agar masyarakat tidak bisa melakukan korupsi, dan penindakan agar masyarakat takut melakukan korupsi dan meningkatkan kesadaran hukum.

Dirinya yakin, melalui tiga pendekatan tersebut akan berhasil memberantas korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Pada kesempatan ini, Ketua KPK Firli Bahuri juga menceritakan masa kecilnya di kampung kecil Sumatera Selatan yang menempuh kurang lebih 6 jam dari Kota Palembang. Dengan lika-liku perjuangan hingga menjadi seperti saat ini, dirinya mengajak untuk tidak mengabaikan dan mengerdilkan anak yang lahir di kampung.

"Karena kita tidak tahu, beberapa tahun kemudian bisa saja dari Bangka Belitung tampil pemimpin-pemimpin nasional," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengungkapkan ketertarikannya untuk mengunjungi tempat bersejarah di Bangka Belitung yaitu tempat pengasingan Presiden Pertama RI, Bung Karno di Kota Muntok, Bangka Barat. Menurutnya ini bukti jejak sejarah bahwa Bangka Belitung sejak dahulu kala telah mengambil peran besar dalam perjuangan bangsa.