Parade Nusantara: Tidak Berhak Kelola Dana Desa, Kewenangan Kemendes Diamputasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Dimyati Dahlan/Net

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dianggap tidak lagi memiliki peran pengaturan dalam pengelolaan dana desa (DD).

Pasalnya, aturan hukum yang mengatur fungsi dan peran Kemendes PDTT terkait dana desa telah dinyatakan tidak berlaku menurut Undang-Undang (UU) Corona.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Dimyati Dahlan. Menurut Dimyati, hilangnya kewenangan Kemendes itu merujuk pasal 28 ayat 8 UU Corona yang menyebut pasal 72 ayat (2) dan pasal 72 ayat (1) huruf (b) UU 6/2014 tentang Desa beserta penjelasannya dinyatakan tidak berlaku.

"Artinya, dana desa yang bersumber dari APBN 'versi' UU 6 Pasal 72 ayat (2) sudah tidak ada, sementara fungsi sebagaimana Perpres 12/2015 tentang Kemendes, Kemendes fungsinya mengatur dana desa, Kemendes PDTT mau kerja apa kalau payung hukumnya tidak ada?" kata Dimyati, Kamis (16/7).

Dimyati menjelaskan Kemendes itu ada karena UU Desa. Sementara roh UU Desa itu ada dalam pasal 72 ayat (2). Kemendes bekerja mengatur prioritas dana desa atas perintah Peraturan Pemerintah (PP) 22/2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Tepatnya pasal 21 ayat (1) yang berbunyi "Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran".

Perintah pengaturan dana desa itu juga diatur dalam PP 22/2015 dan Perubahan PP 60/2014 tentang DD. "PP itu ada melaksanakan perintah pasal 72 ayat (2) UU Desa, kalau pasal itu (72 ayat 2) UU Desa) tidak berlaku, Kemendes ya buyar," tuturnya.

Dimyati juga menilai kewenangan Kemendes dalam mengelola mengatur menetapkan prioritas dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bulan di masa pandemi Covid-19 juga gugur.

Sebab, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6/2020 dan No. 7/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 sebagai payung hukum pelaksanaan BLT tidak punya kekuatan hukum mengikat sebagaimana pasal 8 UU 12/2011.

Kewenangan Kemendes juga teramputasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang terbit pada 19 Mei 2020. Dalam PMK itu mengatur pelaksanaan pemberian BLT selama enam bulan di masa pandemi Covid-19.

"Secara tidak langsung, Permendes itu (yang mengatur BLT tiga bulan di masa pandemi) gugur dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan," ungkap Dimyati.

Berdasarkan pasal (8) UU 12/2011, "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Peraturan Menteri Keuangan.

PMK 50/2020 itu memiliki pijakan yang lebih kuat untuk dijalankan ketimbang Permendes. Hal itu juga merujuk pada pasal 2 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang berbunyi; Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Dimyati, dari ketentuan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa peran dan fungsi Menteri Desa PDTT sejatinya telah hilang dalam pengaturan dana desa.

"Menteri desa itu seperti bapaknya wong deso. Bapak dan anak sama sama terkena dampak UU 2/2020," ujar mantan aktivis antikorupsi asal Madiun ini.

Sementara itu, UU Corona yang menimbukan ketidakpastian dana desa itu tengah digugat oleh sejumlah kepala desa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dimyati menyebut, total pemohon gugatan uji materi (judicial review) kini menjadi 27 dari sebelumnya hanya dua orang. Pemohon itu berlatar belakang kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang berasal dari 21 desa di 12 kabupaten dan 7 provinsi di Indonesia.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Libur Panjang, Lebih Dari 500 Ribu Kendaraan Tinggalkan Ibukota
Nusantara

Libur Panjang, Lebih Dari 50..

30 Oktober 2020 13:05
Alasan Perumnas Pesawaran Residence Tutup Akses Jalan Dibantah Pengelola Ponpes Darul Ulum Pesawaran
Nusantara

Alasan Perumnas Pesawaran Re..

30 Oktober 2020 10:59
Kecam Pesepeda Lintasi JLNT Casablanca, Nasdem: Jangan Cuma Fisiknya Yang Sehat, Tapi Otaknya Sakit
Nusantara

Kecam Pesepeda Lintasi JLNT ..

30 Oktober 2020 10:49
Oknum Guru Ajak Murid Tak Pilih Ketua OSIS Non-Muslim, Politikus PKS Minta Publik Jangan Langsung Menghakimi
Nusantara

Oknum Guru Ajak Murid Tak Pi..

30 Oktober 2020 10:36
Alasan Bioskop Belum Beroperasi Walau Sudah Ada Lampu Hijau
Nusantara

Alasan Bioskop Belum Beroper..

30 Oktober 2020 07:47
Wiku Adisasmito: 54 Daerah Masuk Zona Oranye Harus Segera Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Nusantara

Wiku Adisasmito: 54 Daerah M..

30 Oktober 2020 03:15
Targetkan Partisipasi Pilkada 80 Persen, KPUD Serang Gandeng Ormas, OKP Dan LSM
Nusantara

Targetkan Partisipasi Pilkad..

30 Oktober 2020 02:55
Arus Kendaraan Masih Tinggi, Polisi Alihkan Jalur Bandung Menuju Garut
Nusantara

Arus Kendaraan Masih Tinggi,..

30 Oktober 2020 01:32