Sebab, ketiadaan JPO membuat masyarakat mesti membayar ke PT KAI atau KCJ bila hendak menuju ke seberang jalan, karena mesti melalui stasiun kereta api.
"Tidak adil tentunya bila hanya untuk menyeberang, pejalan kaki dipungut bayaran dengan tarif menaiki KRL," demikian diungkapkan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/7).
Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, keberadaan JPO antara Universitas Pancasila dan Stasiun Lenteng Agung sudah lama dinanti warga.
Selama ini, pejalan kaki tidak punya akses menyeberangi rel kereta api kecuali di pintu masuk Stasiun Universitas Pancasila yang mewajibkan mereka untuk membayar menggunakan uang elektronik.
Untuk itu, Dedi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga dapat segera membangunkan JPO. Karena perlintasan jalan raya dan kereta juga lebih berisiko daripada JPO.
Dedi juga menilai perlintasan tersebut sangat ramai. Karena selain warga, mahasiswa dan pelajar juga banyak yang butuh akses menyeberang Jalan Lenteng Agung Raya.
"Kita memang sedang ada penghematan di era pandemik ini, tapi sebaiknya Pemprov DKI memberi prioritas untuk hal terkait keselamatan transportasi," pungkas Dedi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kebutuhan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) bagi warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tampaknya sudah tak bisa ditunda lagi. 
