Surya Paloh Diduga Tidak Tahu Pemecatan Bupati Merauke Frederikus Gebze Dari Ketua Nasdem

Ketua Pemuda Marind yang juga intelektual Marind, Fransiskus Ciwe mengatakan, disebut zalim karena Frederikus Gebze yang telah membesarkan Partai NasDem di Merauke.

"Selain Ketua DPD Nasdem, dia juga bupati aktif Merauke. Keputusan itu sangat berbau rasis, aneh, memalukan dan menelanjangi saudara kami di atas tanahnya sendiri," ujar Fransiskus Ciwe dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7).

Menurutnya, keputusan itu sangat tidak lazim dan di luar nalar yang sehat. Walau produk keputusan melalui internal partai, namun keputusan tersebut tidak memberikan pelajaran politik yang sehat kepada masyarakat.

"Kami memahami dan mengerti mekanisme organisasi. Lazimnya keputusan seperti itu melalui forum musda partai. Katanya partai yang mengusung slogan  restorasi, realitanya tidak memberikan pelajaran politik yang sehat di kalangan warga," ucap Fransiskus Ciwe.

Tidak hanya dari kalangan pemuda, budayawan Papua asal Merauke, Isayas Ndiken pun menganggap peristiwa yang dialami Frederikus Gebze sangat tidak manusiawi.

Dikatakannya, apabila Frederikus Gebze itu ada kesalahan mengapa tidak diberitahu. Dia melihat permainan politik ini sama sekali tidak sehat.

"Apa yang dialami Frederikus Gebze ini, kami merasa sangat tidak adil," tegas Isayas Ndiken.

Hal senada juga disampaikan Mattawang, Wakil Ketua Bidang Pertanian Dan Perikanan, DPD Nasdem Kabupaten Merauke, di bawah kepemimpinan Frederikus Gebze.

"Pemberhentian Frederikus Gebze ilegal, tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Menurut peraturan organisasi, walaupun belum ada musda tetapi kita diperintahkan, kalau ada pergantian pengurus partai harus melalui musyawarah," sebutnya.

Yang juga sangat disesalkannya, sampai saat ini pengurus DPD Partai Nasdem Merauke belum pernah menerima SK pergantian pengurus.

"Jangankan menerima SK perubahan pengurus, kami selaku pengurus, termasuk juga Pak Frederikus Gebze, tidak pernah mendapat surat peringatan dari DPP, bahwa telah membuat kesalahan yang bisa berbuntut pemecatan," kata Mattawang.

Dia tahu adanya SK pengesahan pengurus baru melalui media. Melalui jumpa pers, para pengurus baru mengaku telah menerima SK pengesahan pengurus DPD Nasdem Merauke. Jelas dia, cara tersebut tidak diatur dalam AD/ART partai.

Diungkapkannya juga bahwa dia melihat kejanggalan terkait penggantian pengurus tersebut. Pertama, surat tersebut SK tersebut tertanggal 28 Februari 2020, sementara menjelang 28 Februari 2020 sampai Juli, tidak ada pemberitahuan resmi dari DPP tentang adanya upaya pergantian pengurus.

Kedua, dari tanggal 28 Februari 2020 sampai Juli 2020, ada beberapa agenda partai yang dilakukan oleh DPD di bawah kepemimpinan Frederikus Gebze diketahui DPW maupun DPP. Misalnya, pada Maret dan April ada kegiatan pembagian sembako atas nama Nasdem di bawah kepemimpinan Frederikus Gebze.

Ketiga, pada 6 Juni 2020, DPW Partai Nasdem Papua telah menyurati Frederikus Gebze selaku ketua partai, terkait penyempurnaan pengurus, karena adanya pengurus yang meninggal dunia atau pindah partai. Atas surat tersebut, Frederikus Gebze telah membalas dengan melampirkan usulan susunan struktur pengurus baru pada 26 Juni 2020.

"Hal ini menunjukkan bahwa Frederikus Gebze masih sah dan diakui sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Merauke. Tapi tiba-tiba kenapa muncul pengurus DPD baru yang mengklaim telah mendapat SK dari DPP Nasdem. Ini aneh bin ajaib," tutur Mattawang.  

"Sampai saat ini, sama sekali belum rapat apapun tentang pengusulan nama-nama mereka yang baru. Dan sampai detik ini pak Frederikus tidak ada menerima surat resmi pemberhentian atau pemecatan dari DPP," tambah Mattawang.

Di balik pergantian ini, dia juga melihat ada persengkokolan besar dari kapitalis di Merauke yang ingin menguasai partai. Dengan menguasai partai, khususnya Nasdem yang merupakan parta pemenang pemilu, maka mereka berharap bisa menguasai APBD.

"Para kapitalis dari etnis tertentu ini berambisi untuk menguasai perekonomian di Merauke, dengan menguasai partai pemenang pemilu di Merauke ini mereka bisa leluasa merampok uang APBD," tegas Mattawang.

Kelompok ini, menurut Mattawang, sejak Frederikus Gebze menjadi Bupati Merauke, sudah sering merecoki dengan meminta dan menguasai proyek APBD. Namun Frederikus Gebze rupanya tidak bisa dikendalikan oleh kelompok ini, maka dicarilah jalan dengan menghalalkan segala cara untuk menyingkirkannya.

Mattawang menduga, ada oknum di internal Partai Nasdem yang mengakomodir kelompok ini dan menjadi otak atau dalang utama pelengseran Frederikus Gebze. Dan orang itu menurut Mattawang adalah oknum anggota dewan yang cukup berpengaruh dari Partai Nasdem.

Menurutnya, peristiwa pencopotan Frederikus Gebze yang tanpa aturan dan etika politik yang baik ini menjadi catatan buruk dalan sejarah perjalanan demokrasi di tanah Papua. Dia juga menduga Surya Paloh, selaku Ketua Umum DPP Partai Nasdem tidak mengetahui secara persis masalah ini.

"Dulu Pak Surya Paloh sampai meluangkan waktu naik jet pribadinya datang ke Merauke untuk melantik Frederikus Gebze sebagai Ketua DPD Partai Nasdem pada 2017 lalu. Kepercayaan tersebut dijawab Frederikus Gebze dengan menjadikan Partai Nasdem sebagai pemenang Pemilu 2019 di Merauke, sehingga berhak mendudukkan kadernya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke. Masa iya Pak Surya Paloh mau mencopot begitu saja Ferderikus tanpa alasan yang jelas dan kuat," tandas Mattawang.

Sabtu lalu (4/7), sejumlah orang menggelar jumpa pers terkait pergantian pengurus DPD Nasdem Merauke yang baru dengan Jefry Tjahyadi Putra sebagai ketuanya menggantikan posisi Frederikus Gebze. Klaim mereka, pergantian tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Nasdem No. 49/2020.

Sementara Sekretaris DPD Partai Nasdem Merauke dijabat, Sugyanto, Bendahara Jefry R, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Johan S. Paulus, dan Wakil Ketua Bidang OKK Bedjamin I R Latumahina.

Diungkapkan pula bahwa DPP Partai Nasdem telah mengeluarkan rekomendasi partai, untuk pasangan balon bupati dan wakil bupati Merauke pada Pilkada 2020, yaitu Hendrikus Mahuze dan Edi Santoso.