RPJMD Diusulkan Perubahan, Ini Saran Ketua Komisi A DPRD DKI

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiyono menyatakan, melihat data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 memang diperlukan perubahan RPJMD 2017-2022.

Hal itu dikarenakan terjadi proyek penurunan PAD yang sangat signifikan dan selama tahun 2020 hampir semua program pembangunan mengalami penundaan.

"Target dan sasaran pembangunan yang tertunda sebagai akibat dari terjadinya pandemik Covid-19, khususnya selama tahun 2020 harus dapat disesuaikan kembali dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (9/7).

Politisi Demokrat itu pun mengingatkan agar perubahan RPJMD 2017-2022 tidak diarahkan untuk mengakomodir program-program baru yang tidak tercantum dalam RPJMD sebelumnya seperti penyelenggaraan ajang balap mobil listrik international (Jakarta E-Prix).

Melihat capaian program pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 selama 2,5 tahun terakhir, Mujiono pun memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan.

"Program Penanganan Banjir harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi program prioritas dalam perubahan RPJMD 2017-2020 seperti program-program pembangunan waduk dalam kota, vertikal drainase, dan sebagainya," jelasnya.

Saat ini pun Pemprov DKI memasang target ambisius untuk meningkatkan jumlah pelaku kewirausahaan, yakni sebanyak 46.554 wirausaha baru per tahunnya.

"Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasinya jauh dari target yang diterapkan," sambung Mujiyono.

Selain itu Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola atau skema bisnis Penyediaan Hunian DP Nol Rupiah.

"Serta mencari terobosan kreatif agar jumlah unit DP Nol Rupiah yang berhasil dibangun dapat mencapai target yang diharapkan dalam RPJMD, yakni sebanyak 14 ribu unit," pungkasnya.