Instruksi ini sebagai upaya agar seluruh mesin partai Golkar siap untuk mewarnai hajatan lima tahunan tersebut.
Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jateng, Mawahib mengatakan, sesuai surat instruksi DPP Partai Golkar S1-3/GOLKAR/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020, penyelenggaraan musda di tingkat kabupaten/kota dilakukan paling lambat 31 Agustus 2020.
Prioritas penyelenggaraan musda, kata Muwahib, terutama bagi kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020.
"Instruksi tersebut memang sengaja diturunkan sebagai upaya konsolidasi partai terutama menghadapi pilkada," kata Mawahib, dilansir dari
Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (3/7).
Sementara, bagi kabupaten/kota yang tidak melangsungkan pilkada, musda diharapkan bisa menjadi sarana konsolidasi politik untuk menyongsong agenda politik lainnya.
"Yang jelas, ini adalah upaya Partai Golkar untuk terus melakukan konsolidasi,†ujarnya.
Seluruh kader terbaik Partai Golkar dipersilahkan jika ingin berminat untuk maju menjadi ketua di DPD kabupaten/kota masing-masing.
Namun demikian, Muwahib berpesan, agar kompetisi dalam memperebutkan posisi Ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota tersebut tetap dilakukan dengan cara santun dan kondusif.
Sambungnya, pelaksanaan musda juga menunjukkan Partai Golkar tetap mengedepankan azaz demokratisasi di tubuh internalnya dan tidak ingin seperti partai lain yang main tunjuk ketua.
"Mekanisme tetap sesuai AD/ART di mana Ketua DPD dipilih oleh pengurus kecamatan serta organisasi sayap sebagaimana diatur. Ini menunjukkan Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azaz demokrasi,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
.jpg)
DPD Partai Golkar Jawa Tengah menginstruksikan pengurus di tingkat kabupaten/kota segera menggelar musyawarah daerah (Musda) seiring kian dekatnya hajatan Pilkada 2020. 
