Dugaan Penjualan Sekolah Dasar, Kepala Desa Langsung Dipanggil Pemkab Garut

Atap SDN Jayamukti 3 di Garut sudah mulai dibongkar/Istimewa

Kasus dugaan penjualan SDN Jayamukti 3 sudah diketahui pihak Pemerintah Garut. Bahkan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengaku akan melakukan penelusuran dan konfirmasi ke Asda I.

Menurutnya, masalah penjualan sekolah itu sedang ditangani Pemkab Garut. Pihak Kecamatan Cihurip dan Korwil Pendidikan Cihurip awalnya tak mengetahui perihal penjualan sekolah.

Helmi menyebut, sekolah yang diduga dijual oknum desa itu memang sudah tak digunakan. Bangunan sekolah dipindahkan karena hasil rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) berada di tanah yang rawan longsor.

“Jadi sekolahnya dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Soalnya di lahan yang dijual ini, memang berbahaya,” ucap Helmi ditemui di Setda Garut, Rabu (1/7), dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Pihaknya akan memanggil Kepala Desa dan BPD Jayamukti, Kepala SDN Jayamukti 3, Komite Sekolah, Korwil Pendidikan, dan Camat Cihurip soal penjualan aset tersebut.

“Hari ini akan kami panggil. Dikonfrontir dulu biar jelas masalahnya seperti apa,” imbuhnya.

Dari hasil penelusuran sementara, tanah dan bangunan SDN Jayamukti 3 itu merupakan aset Pemkab Garut. Meski sudah tak lagi digunakan, tak bisa dijual begitu saja.

“Kebenaran soal ini dijual atau tidak akan dikonfrontir dulu. Benar tidak dijualnya sama kepala desa. Kenapa bisa sampai dijual,” katanya.

Sebenarnya pihak Desa bisa saja mengajukan permohonan hibah terhadap tanah dan bangunan itu. Bisa saja nantinya, aset sekolah itu dijual oleh pemerintah. Namun melalui tahapan yang benar.

“Bisa dijual tapi ada taksirannya dan ada prosesnya. Tidak bisa ujug-ujug dijual pakai kuitansi seperti itu,” katanya.

Jika tiba-tiba dijual tanpa pemberitahuan ke pemerintah, pelakunya bisa dikenakan pidana. Apalagi aset sekolah itu masih tercatat milik Pemkab Garut

Helmi pun meminta bahan bangunan di sekolah tersebut dikembalikan seperti semula. Walau tidak difungsikan, bangunan dan tanah sekolah masih menjadi hak pemerintah.

“Kalau mau diambil harus ikuti aturan. Kami akan telusuri dulu, soalnya belum tahu juga alasan dijualnya. Camat juga enggak tahu karena desa tidak ada laporan,” ujarnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Jokowi Wanti-wanti Peningkatan Kasus Covid-19
Nusantara

Jokowi Wanti-wanti Peningkat..

30 November 2020 11:17
Terpapar Covid-19, Wagub DKI: Kondisi Saya Tetap Baik Dan Terkendali
Nusantara

Terpapar Covid-19, Wagub DKI..

30 November 2020 11:03
Angka Covid-19 Capai Rekor Baru, Jokowi: Beri Perhatian Khusus Kepada Jawa Tengah Dan DKI Jakarta
Nusantara

Angka Covid-19 Capai Rekor B..

30 November 2020 10:59
PBL Di Bogor, Mahasiswa UI Serahkan Buku Saku 'Desa Tangguh Bencana Lawan Covid-19'
Nusantara

PBL Di Bogor, Mahasiswa UI S..

30 November 2020 10:37
Jokowi Minta Tito Pastikan Kerja Kepala Daerah Baik, Terkait Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi
Nusantara

Jokowi Minta Tito Pastikan K..

30 November 2020 10:34
Habib Rizieq Dikabarkan Kabur Dari RS, Haikal Hasan: Terima Kasih Penjelasannya Pak Kapolres
Nusantara

Habib Rizieq Dikabarkan Kabu..

30 November 2020 07:40
KAMI Millenial Bagikan Sembako Korban Kebakaran Menteng Atas
Nusantara

KAMI Millenial Bagikan Semba..

30 November 2020 05:40
Bukan Klaster Tebet, Wagub DKI Terpapar Covid-19 Klaster Perkantoran
Nusantara

Bukan Klaster Tebet, Wagub D..

30 November 2020 05:24