Kewajiban Rapid Test Memberatkan, Warga Surabaya Gugat Jokowi

Ilustrasi pelaksanaan rapid test corona/Net

Warga Surabaya menggugat Presiden Jokowi ke Mahkamah Agung (MA). Sebabnya, penerbitan Surat Edaran 9/2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang kewajiban rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut selama masa pandemik Covid-19.

“Hari ini kami mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait surat edaran tersebut. Termohonnya Presiden Republik Indonesia,” demikian kata Muhammad Sholeh, kuasa hukum penggugat seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (30/6).

Sholeh menjelaskan, gugatan yang dilayangkan ke MA merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya ia ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk menggugat terkait masalah yang sama.

Namun pada sore harinya gugatan yang diajukannya menjadi viral di media dan Surat Edaran 7/2020 yang menjadi polemik terkait masa berlaku hasil rapid test itu akhirnya dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran 9/2020.

“Masa berlakunya diperpanjang dari 3 hari menjadi 14 hari tapi ini bukan masalah itu. Rapid test ini harus dihapus karena membebani secara financial bagi calon penumpang,” ungkapnya.

Sholeh menyontohkan, biaya rapid test bagi penumpang dari Surabaya yang akan naik kapal menuju NTT. Biaya rapid test membutuhkan Rp 350 ribu. Sementara biaya untuk naik kapal sendiri hanya membutuhkan Rp 312 ribu.

“Kalau orang yang pergi banyak tentu akan memberatkan calon penumpang,” katanya.

Menurutnya, kebijakan itu juga tak konsisten dalam penerapan di lapangan. Misalnya ketika seorang penumpang melakukan cek suhu tubuh di bandara atau stasiun dan ternyata hasilnya di atas 38 derajat maka orang tersebut tak boleh bepergian. Padahal hasil rapid test non reaktif.

“Pertanyaannya yang menjadikan calon penumpang bisa bepergian itu hasil rapid test atau tes suhu badan?” ujarnya.

Kewajiban rapid test tersebut dinilai bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Kami berharap agar Mahkamah Agung menyatakan Surat Edaran tersebut pada ketentuan huruf F.2. b (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan termohon untuk mencabutnya dan memerintahkan pemuatan putusan dalam lembaran negara,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Rembuk Nasional Perunggasan Nasional VIII Canangkan Gerakan Makan Ayam Dan Telur
Nusantara

Rembuk Nasional Perunggasan ..

02 Maret 2021 22:39
Pandemi Belum Berakhir, Tokoh Papua Ingatkan Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI
Nusantara

Pandemi Belum Berakhir, Toko..

02 Maret 2021 22:27
Mahasiswa Untirta Meninggal Usai Diklat Mapala, Begini Penjelasan Kampus
Nusantara

Mahasiswa Untirta Meninggal ..

02 Maret 2021 22:11
10 Kabupaten/Kota Di Lampung Zona Oranye Covid-19
Nusantara

10 Kabupaten/Kota Di Lampung..

02 Maret 2021 21:20
KNPI Dampingi Warga Muara Kiawai Rebut Tanah Ulayat
Nusantara

KNPI Dampingi Warga Muara Ki..

02 Maret 2021 19:58
Takut Efek Samping, Pedagang Pasar Induk Rau Serang Tolak Vaksin Covid-19
Nusantara

Takut Efek Samping, Pedagang..

02 Maret 2021 19:03
Hasil Rapid Antigen Pasca Kerumunan Maumere, Tak Ada Warga Positif Covid-19
Nusantara

Hasil Rapid Antigen Pasca Ke..

02 Maret 2021 18:04
Grebek Lumpur Sampai Tambah Pompa Sudah, Kini Pemprov DKI Lanjut Normalisasi Sungai
Nusantara

Grebek Lumpur Sampai Tambah ..

02 Maret 2021 17:47