Beras Bantuan Bau Apek Dan Berkutu, Bulog Dan Dinsos Madiun Malah Saling Lempar Tanggung Jawab

Ilustrasi beras bantuan yang tidak layak konsumsi/Net

Dinas Sosial Kabupaten Madiun terkesan enggan disalahkan terkait beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbau apek dan berkutu. Dinsos Madiun berdalih, pendistribusian dan manajerial suplier sembako tersebut merupakan kewenangan dari pihak Bulog.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Madiun, Mat Lazim, saat ditemui Kantor Berita RMOLJatim di kantornya, Senin (29/6).

“Sebetulnya kami dari dinas sosial juga bagian dari tim koordinasi bansos pangan kabupaten. Kita sudah melakukan rapat yang pertama pada 12 Februari 2020 terkait pelaksanaan program BPNT Kabupaten Madiun tahun 2020. Soal manager suplier komoditi adalah Bulog,” ujar Mat Lazim.

Ditambahkan Mat Lazim, dasar penunjukan tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Sosial Nomor 01 tahun 2019, tentang Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai. Serta tetap melaksanakan prinsip 6T,  tepat sasaran, tepat harga, tetap jumlah, tetap kualitas, dan tepat administrasi.

Akan tetapi, pihak Bulog pun enggan disalahkan. Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun, Ahmad Mustari, membantah jika pihaknya menyalurkan beras berbau apek dan berkutu.

Ahmad Mustari menegaskan, beras yang disalurkan pada Juni 2020 tersebut bukan dari Bulog. Pihak Bulog telah memanggil beberapa suplier beras di Bulog untuk dimintai keterangan.

Penelusuran di lapangan, imbuh Ahmad Mustari, ditemukan karung beras yang diserahkan kepada penerima bantuan BPNT tidak bercap Bulog. Artinya   kemasan beras bantuan maupun benang sudah berbeda dari kemasan yang dikeluarkan Bulog. Saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran suplier yang nakal tersebut dan jika terbukti akan dikenakan sanksi.

“Terkait penyaluran BPNT beras dalam kondisi berkutu, itu tidak benar kalau berasal dari Bulog. Ada beberapa suplier sudah kita panggil, mengatakan beras yang disalurkan bukan beras seperti itu. Ini untuk klarifikasi," jelas Ahmad Mustari.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk mencari tahu siapa suplier yang telah menyalurkan beras berkutu. Kan juga ada pendamping BPNT dari Dinsos, kalau memang ada beras seperti itu kenapa tidak dikonfirmasi terlebih dahulu. Artinya disampaikan kepada Dinas Sosial bahwa ini beras yang tidak layak dikonsumsi jangan langsung disalurkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun masih menunggu laporan masyarakat terkait kasus penyaluran beras berbau apek dan berkutu dari program BPNT.

“Sampai saat ini belum ada yang lapor, setelah adalah laporan secepatnya akan kita adakan hearing komisi untuk menentukan tindak lanjutnya agar segera tertangani,” kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, Senin (29/6).

Politikus PDIP tersebut mengingatkan, perkara bantuan sosial yang tidak sesuai spesifikasi ini tidak bisa dianggap sepele.

“Jangan main-main dengan masyarakat miskin, apalagi dengan masyarakat Kabupaten Madiun. Jangan sampai kasus raskin seperti dulu terulang lagi,” tegas Rudy.

Kasus beras berbau dan berkutu bisa terjadi, lanjutnya, akibat kontrol pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial masih kurang. Sehingga, keteledoran ini tidak dapat sepenuhnya menjadi kesalahan pendamping BPNT, lantaran pendamping sendiri bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Sambut HUT Ke-75 RI, Prajurit TNI Di Papua Kerja Bakti Bersama Guru Dan Siswa
Nusantara

Sambut HUT Ke-75 RI, Prajuri..

11 Agustus 2020 05:37
Kesaksian Warga Saat Pabrik Biotanol Meledak Dan Terbakar
Nusantara

Kesaksian Warga Saat Pabrik ..

11 Agustus 2020 02:00
Utus 64 Kafilah, Kabupaten Pandeglang Target Tiga Besar MTQ XVII
Nusantara

Utus 64 Kafilah, Kabupaten P..

10 Agustus 2020 22:23
Jika Tidak Hadir Di Tengah Kesulitan Warga, Zita Anjani Khawatir Pemerintah Dianggap 'Antara Ada Dan Tiada'
Nusantara

Jika Tidak Hadir Di Tengah K..

10 Agustus 2020 22:13
Fasilitasi Belajar Daring, Kodim Sukoharjo Siapkan Jaringan Internet Gratis
Nusantara

Fasilitasi Belajar Daring, K..

10 Agustus 2020 22:01
Geruduk Gedung KPK, Massa Aksi Sebut Penegak Hukum Kalah Melawan Korupsi Di Pekanbaru
Nusantara

Geruduk Gedung KPK, Massa Ak..

10 Agustus 2020 20:54
Mirip Dengan Lebanon, Pabrik Bioetanol Di Mojokerto Meledak
Nusantara

Mirip Dengan Lebanon, Pabrik..

10 Agustus 2020 20:26
Bertambah 479 Orang, Positif Covid-19 Ibukota Tembus 26.193 Kasus
Nusantara

Bertambah 479 Orang, Positif..

10 Agustus 2020 19:24