Polemik PPDB DKI, KPJ: Kadisdik Gagal Memahami Kebijakan

Ditegaskan Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk, sudah jelas Permendikbud Nomor 44 mengatur soal zonasi (jarak). Namun, Kadisdik DKI salah mengartikan dan diubah menjadi faktor umur, dengan alasan Jakarta punya demografi yang unik.

"Ini kami anggap pemikiran yang gagal paham mengartikan sebuah kebijakan, dan selalu mau menang sendiri tanpa koordinasi dengan atasannya," ucap  Amos Hutauruk, melalui keterangannya, Senin (29/6).

Lanjut Amos Hutauruk, dampak dari kebijakan Kadisdik DKI, Nahdiana, yang gagal paham itu, menyebabkan banyak pihak dirugikan baik materil dan inmateril. Hal ini dirasakan peserta didik serta orangtua yang telah bersusah payah dan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik.

Amos menambahkan, ada 40 laporan ke Komnas HAM (terkait PPDB). Bahkan sudah ada yang bunuh diri, diduga karena siswa peserta didik tersebut tidak dapat diterima masuk sekolah karena faktor umur yang diterapkan Dinas Pendidikan.

"Ini menjadi catatan sejarah kelam dunia pendidikan di Jakarta, apalagi di tengah masa pandemik Covid-19 yang kita tahu semua terdampak baik ekonomi serta fisikologis dan ini sangat memprihatinkan. Di mana perasaan Ibu Kepala Dinas Oendidikan sebagai orang tua?" sindir Amos Hutauruk.

"KPJ hanya meminta keadilan Nahdiana sebagai Kadisdik DKI Jakarta, agar mendengar aspirasi para siswa dan orangtua siswa. Jangan ibu mau menang sendiri, yang akhirnya pimpinan ibu Kadisdik yakni Gubernur Anies Baswedan ikut juga disalahkan oleh banyak pihak, karena beliau dikenal sebagai mantan menteri pendidikan nasional, yang diyakini mengerti dan paham akan kebijakan yang Kadisdik buat," imbuhnya.

Amos pun mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang bermasalah dalam proses PPDB, sementara kota lain tidak mengalami.

"Ada apa dengan Jakarta, kok tiba-tiba Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI bilang unik demografinya?" tandas Amos Hutauruk.