Hal itu terungkap dalam diskusi virtual yang diselenggarkan oleh radio online Pemuda FM dengan tema "New Normal Cara Efektif Membangkitkan Ekonomi", Jumat (26/6).
"Sekarang kita lagi dalam proses berjalan. Paling utama mengikuti perkembangan di masyarakat, apakah masyarakat itu bisa untuk diajak berubah dalam hal perilaku supaya kasus ini menurun," kata Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Perekonomian, Edi Prio Pambudi dalam paparannya.
Selain Edi Prio Pambudi, hadir juga narasumber lain yaitu, Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Panutan S. Sulendrakusuma; Direktur Pengembangan Strategis BNPB, Agus Wibowo, Sekretaris Fraksi PKB, Fathan Subkhi, dan Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Canter (DCSC), Zaenal A. Budiyono.
Perlu dicermati, adanya penambahan kasus relevan dengan adanya peningkatan kapasitas dari sisi pemeriksaan, karena memang sudah ditargetkan pemeriksaan ini harus mencakup luas. Tujuannya adalah menemukan orang-orang yang terinfeksi, kemudian diambil langkah secepatnya supaya menghindari penyebaran.
"Apakah karena dengan pelonggaran kemudian terjadi seperti ini, tidak. Tapi juga bisa karena adanya, apa, target pemeriksaan yang diperluas, yah, itu. Yang pasti kita juga menjaga jangan sampai karena semakin lama kegiatan usaha dihentikan, kemudian menimbulkan ketidakpastian, itu nanti bisa panjang eksesnya," ungkap Edi Prio Pambudi.
Dia khawatir dari ekonomi, kemudian pergerakan sosial dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Hingga pemerintah, bahkan melalui gugus tugas memantau dan memantau terus bagaimana perkembangan ini.
"Kita akan coba, jangan sampai kemudian pada saat sudah mulai pulih lagi, tapi ternyata ada masalah yah dengan kegiatan usahanya. Karena tiga bulan ditutup itu tidak mudah yah. Nah inilah yang kemudian kita, apa ibaratnya itu, dilakukan secara simultan, secara pararel, bersamaan dan kemudian kita evaluasi. Jangan lupa, proses evaluasi ini terus berjalan," papar Edi Prio Pambudi.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Fathan Subkhi mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah untuk segera menggerakan sektor real. Menurutnya, lahirnya Perppu yang disetujui oleh DPR sebagai itikad baik agar pandemik corona segara berlalu.
"Langkah-langkah strategis harus segara diambil oleh pemerintah, agar kita terjadi kemerosotan ekonomi. Ketika pemerintah mengeluarkan stimulus perekonomian Rp 908 triliun. Kami DPR memberikan catatan-catatan penting," kata Fathan.
Fathan menilai saat ini tidak bisa berbicara soal Covid-19 jika ekonomi melemah. Pemerintah harus cepat, karena jika terlambat maka ekonomi akan memburuk.
"New normal ini sebagai salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi baik sektor real dan beberapa sektor-sektor lain. Dan tidak kalah penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat," ujarnya.
Deputi III KSP, Panutan S dengan kondisi seperti ini dirinya mengimbau agar masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah yang tentunya berdasarkan pendapat para ahli kesehatan. Paling tidak tiga hal itu, menggunakan masker, kemudian menjaga satu setengah meter, kemudian menjaga kebersihan, mencuci tangan. Itu dilakukan untuk kebaikan semua.
"Jadi bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Lakukan tiga hal itu, maka insyaAllah adaptasi menuju masyarakat yang produktif tapi aman dan sehat itu akan terjalin," kata Panutan.
Direktur Pengembangan Strategis BNPB, Agus Wibowo mengatakan, peran keluarga dianggap sangat sentral dalam penanganan krisis pandemik Covid-19. Selain memberikan layanan kesehatan dan bantuan ekonomi pemerintah dianggap perlu memberikan dorongan untuk menguatkan ketahanan keluarga di masa sulit.
Dalam konteks ini, menurutnya, keluarga tangguh memahami corona secara baik, seperti cara penularan, gejala, langkah pencegahan, serta cara penanganan. Disampaikannya, kiat menghadapi new normal adalah 4 sehat 5 sempurna, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga dan tidur teratur serta makan makanan bergizi.
Adapun Direktur Eksekutif DCSC, Zaenal A. Budiyono mengatakan bahwa new normal ini harus berhasil. Karena kalau tidak, maka akan terjadi mundur. Tetapi memang situasnya harus dinamis. Jika memang situasinya memburuk, maka otomatis, harus mengambil plan B plan C dan sebagainya.
"Engga mungkin dong misalnya tiba-tiba ada peningkatan kasus yang melebihi pada saat Maret, April, masa kita teruskan, itu namanya tidak melihat. Jadi sebisa mungkin kita melanjutkan ini, tetapi kalau memang terjadi itu, maka kemudian harus dilakukan penghentian berbagai macam kegiatan terbuka," ucapnya.
"Makanya kemudian kalau memang kedisiplinan itu menjadi pokok penting dari diskusi kita hari ini, atau menjadi pekerjaan penting pemerintah dalam satu atau dua bulan ke depan, maka saya pikir segala effort itu bisa dilakukan dan sangat sangat baik dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan itu. Agar level dari New Normal ini menjadi lebih apa, lebih, percepatannya lebih maksimal," tegas Zaenal A. Budiyono menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah terus melakukan kajian mendalam dalam hal pemberlakukan new normal di tengah pandemik Covid-19. Keputusan ini tentu tidak semata-mata melonggarkan, namun penuh dengan syarat dan perhitungan resiko yang sudah dibahas secara matang. 
