20 OKP Jatim Dukung Pilkada 2020, Dengan Syarat Disiplin Protokol Kesehatan

Koordinator Aliansi Rakyat Demokrasi Jatim, Yudi Adianto Salim mengatakan, mereka adalah kelompok masyarakat, mahasiswa, dan pemuda yang peduli terhadap kelanjutan proses memajukan demokrasi di Indonesia. Aliansi akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berani bersikap secara bijak dengan segala pertimbangan rasional untuk menggelar pilkada di masa pandemi Covid-19.

Yudi Adianto Salim menjelaskan, sebelumnya melalui ruang diskusi daring, OKP yang tergabung ini menyepakati beberapa poin yang menjadi pertimbangan, sehingga pada pertemuan yang berlangsung saat ini, 20 OKP telah sepakat dan kemudian memberikan pernyataan sikap dukungan Pilkada Serentak 2020.

"Yang menjadi poin tersebut diantaranya, kami yakin pemerintah akan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan sesuai standar WHO setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan pilkada," ucapnya saat menyampaikan sikap di Cafe Parikesit Ketintang Surabaya, Sabtu (20/6).

Untuk selanjutnya, Aliansi Rakyat Demokrasi Jatim mendukung KPU dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak saat berinteraksi, memakai masker, cuci tangan atau menggunakan handsanitiser, dan menyemprotkan disinfektan secara berkala.

Bukan hanya itu, 20 OKP ini juga mendukung pemerintah daerah kabupaten/kota agar meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan Covid-19 di wilayah masing-masing. Dan bersikap tegas terhadap siapapun yang tidak patuh.

Aliansi Rakyat Demokrasi Jatim ini juga akan mengawal penyusunan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas oleh pemerintah, DPR, dan KPU untuk tegas dalam menerapakan aturan meniadakan kampanye yang melibatkan orang banyak di daerah zona merah. Kampanye tersebut harusnya diganti dengan model. Selain itu, untuk zona hijau diatur kampanye secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Selain itu, ditambahkan Adi, melihat kondisi terkini dimana Jatim merupakan daerah terbanyak kedua terpapar kasus positif penyebaran Covid-19 setelah DKI Jakarta, pihaknya meminta pemerintah tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan pilkada.

"Oleh karenanya, masyarakat yang terlibat sebagai pemilih juga petugas penyelenggara pemilu diharapkan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penularan," tegas Yudi Adianto Salim, Sekjen Jatim Institute ini.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pilkada yang berkualitas demi tegaknya demokrasi, menjalankan protokol kesehatan agar terciptanya keselamatan bagi para pemilih dan penyelenggara.

Berikut daftar 20 OKP yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi Jatim: Yudo Adianto Salim (Sekjend Jatim Institute); Hizkia Trianto (Direktur Eksekutif Surabaya Institute); Deni Febri Suhartata (Direktur Eksekutif Blitar Institute); Alfalah Fadhilla F. (Ketua Umum Permahi DPC Surabaya); Moch. Hasan (pimpinan Sahabat Polisi Jatim); Devi Puspita Sari (Direktur Eksekutif Tulungagung Institute); Rizky Kurniawan (ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Narkoba Nasional Jatim); Adi Mulyono (Ketua Umum Aliansi Pedagang dan Pengusaha Ekonomi Kreatif Indonesia Jawa Timur); Achmad Hawanto (Ketua Umum Himapindo Jatim); Erna Sujarwati (Direktur Eksekutif Lamongan Institute).

Selanjutnya, M. Faisal (Ketua APPI-Aliansi Pemuda Penggerak Integritas Jatim), Fido Ardi Wibowo (Ketua Umum Laskar Pemuda Desa Jatim), Willy Innocenti (Ketua Lembaga Konsultan Publik), Umar Faruk (Ketua JAMAN SANTRI-Jaringan Kemandirian Nasional Santri Jatim); Wahyu Lumaksono (Koord. Alumni BEM Nusantara Jatim); Acmad Charis Chumaidi (Ketua umum Ikatan Mahasiswa Lamongan Jatim); Achmad  Busyairi Majidi (Direktur Eksekutif Gresik Institute); Eko Prasetyo (Formusda-Ketua umum Forum Pemuda Sidoarjo); Prista (Ketua FKPKI-Forum Komunikasi Pemuda Kristen Indonesia Jatim); dan Ahmad DC Oktavian (Ketua Umum AMPERA Aliansi pemuda Nusantara Jatim).