Pemerintah Sibuk Lindungi TKA China, Tapi Abai Terhadap TKI Sendiri

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas mereka menggunakan ABK yang berasal dari Indonesia. Tiap tahun, diperkirakan puluhan ribu ABK Indonesia berangkat kerja di kapal ikan China melalui mining agency di Jakarta ataupun di daerah daerah. Dengan kata lain, hasil perikanan RRC banyak ditopang oleh tenaga kerja dari Indonesia.

Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, Jamaludin Suryahadikusuma mengatakan, pemerintah jangan hanya menyalahkan maning agency jika terjadi kasus ABK yang bekerja di kapal RRC, tapi harus melakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga.

"Kalau tenaga asing China dilindungi, mestinya TKI kita juga harus dijamin pelindunganya oleh pemerintah China dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah RI bukan swasta," ujar Jamal, Jumat (12/6).

Pemerintah harus menghapus berbagai tumpang tindih aturan penempatan ABK kapal dan yang mengakibatkan ABK jadi korban. Jika tidak segera memperbaiki tumpang tindih ini maka sebenarnya pemerintah sudah ikut menyumbang kondisi ABK yang tidak terlindungi selama ini.

Upaya perlindungan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan ABK sebelum penempatan maupun ketika mereka bekerja bahkan hingga purna penempatan.

"Apa gunanya kita melakukan perlindungan di dalam negeri jika pemerintah tidak bisa menegosiasikan aturan perlindungan tersebut ke negara penempatan," tambah Jamal.

Hingga kini, sudah ada beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan RRC. Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau MoU tersebut dilaksanakan di Great Hall of The People, disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo Jokowi dan Presiden Xi Jinping pada 26 Maret 2015 lalu.
Terdapat 8 MoU kerja sama Indonesia dan RRC yang telah ditandatangani.

"Kasus perbudakan di kapal China yang mencuat harus jadi momentum pemerintah untuk meningkatkan bargaining tenaga kerja Indonesia melalui diplomasi untuk meningkatkan perlindungan warga negara," ucap Jamal yang pernah menjadi anggota Satgas Perlindungan TKI di era Presiden SBY.

Dia mempertanyakan, jika pemerintah mau melindungi TKA RRC yang datang bahkan ada pasang badan untuk mereka, lalu apakah ada pejabat RRC yang mau pasang badan untuk perlindungan TKI di sana.

Pemerintah harus membangun sistem perlindungan dan melakukan negoisasi ulang dengan pemerintah RRC agar warga negara yang bekerja di sana khususnya di kapal ikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum ketika bekerja.

"Pemerintah harus membangun MoU sebagai payung kerjasama yang mencakup aspek perlindungan menyeluruh terhadap hal-hal ABK yang menjadi dasar MOU antara mining agency user (ownership)," demikian Jamaludin Suryahadikusuma.